PATI-Mondes.co.id| Para nelayan Juwana mendesak kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mencopot jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Renggono. Desakan itu disampaikan saat aksi demo para nelayan di TPI II Juana yang menolak penerbitan PP 85/2021 yang dianggap tidak mensejahterakan para nelayan yang ada di Indonesia.
Fauzan, salah satu orator aksi menegaskan, Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali PP 85/2021 yang sangat memberatkan dan merugikan para nelayan.
Hal itu menyusul lantaran pungutan bukan pajak atau non pajak dinaikkan 100 sampai 600 persen.
“Pemerintah harus membatalkan PP 85/2021, Sebab saat sektor lain mendapatkan anggaran, justru nelayan ini malah dicekik dan dibunuh dengan aturan-aturannya sendiri,” ujar Fauzan, (29/9/2021).
Kenaikan ini, Kata Fauzan, Diduga ada konspirasi asing yang mencampuri. Hal itu terlihat dari Kapal asing yang berkapasitas 200 GT, sekarang menjadi 1000 GT, sementara untuk pajak retribusinya hampir sama, sedangkan untuk nelayan Indonesia tidak mampu.
“Yang punya kapal 1000 GT itu hanya asing, dan kapal nelayam Indonesia tidak ada, dan kami pastikan dalam PP yang dibuat itu ada kepentingan asing,” ujarnya.
Para nelayan mengancam, apabila tuntutan aksi tidak dikabulkan, maka akan melakukan aksi yang lebih besar di Jakarta bersama dengan para nelayan yang ada di Indonesia.
“Aksi ini bukan hanya disini saja, namun juga di sejumlah daerah Di Indonesia, dan apabila permintaan kami tidak dikabulkan, maka akan melakukan aksi susulan yang lebih besar di Jakarta, dan bergabung dengan para nelayan seluruh indonesia, karena mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menolak dan meminta pemerintah agar membatalkan soal PP 85/2021,” ancamnya.
(Hdr/Mondes)
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar