Begini Penjelasan DLH Rembang Soal Kewenangan Perizinan Lingkungan Tambang
Foto: Kepala DLH Rembang, Ika Himawan saat memberikan keterangan (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang menanggapi terkait kewenangan perizinan lingkungan tambang.
Ditegaskan bahwa kewenangan terkait persetujuan lingkungan untuk sektor pertambangan, kini sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Hal ini merujuk pada regulasi terbaru mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Kepala DLH Rembang, Ika Himawan, menjelaskan bahwa berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, pemerintah daerah di tingkat kabupaten tidak lagi memiliki wewenang dalam proses perizinan tersebut.
”Kewenangan persetujuan lingkungan tambang itu di ranahnya provinsi dan pusat. Kami di kabupaten tidak punya kewenangan apa pun terkait tambang tersebut,” ujarnya dalam audiensi bersama pihak terkait.
Menanggapi usulan dari pihak Brandal Alif mengenai penanganan tambang yang diduga ilegal, Ika menyarankan agar pihak-pihak terkait melakukan koordinasi langsung atau mengirimkan surat resmi kepada DLH.
Meskipun DLH kabupaten tidak memiliki wewenang eksekusi, surat resmi tersebut nantinya dapat dijadikan dasar untuk diteruskan ke tingkat provinsi.
Terkait penindakan terhadap tambang ilegal, Ika menyebutkan bahwa data dan wewenang berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tingkat provinsi.
”Untuk penindakan, itu adalah kewenangan provinsi melalui KLHK Provinsi. Kami di sini tidak memiliki datanya, karena secara aturan memang ranahnya sudah di sana,” tambahnya.
Melalui penjelasan ini, diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan memahami alur birokrasi dan pembagian kewenangan yang berlaku.
Sehingga, koordinasi terkait isu lingkungan pertambangan dapat tepat sasaran.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar