Sederet Kontroversi Dadan Hindayana Selama Menjabat Kepala BGN
Foto: Dadan Hindayana saat meninjau MBG di salah satu sekolah (Mondes/Beritasatu.com) JAKARTA – Mondes.co.id | Dadan Hindayana secara resmi dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026).
Pencopotan jabatan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.
Dilansir dari Beritasatu.com, selama menjabat, Dadan Hindayana beberapa kali disorot publik karena sejumlah kontroversi, salah satunya terkait kebijakan.
Mulai dari pernyataan mengenai konsumsi susu dua liter per hari, usulan pemanfaatan serangga sebagai sumber protein, kasus keracunan makanan, pengadaan motor listrik bernilai besar, hingga rencana ekspansi MBG ke Arab Saudi.
Kepemimpinannya di BGN tidak lepas dari berbagai kontroversi selama pelaksanaan program MBG.
1. Polemik susu 2 liter
Salah satu kontroversi yang paling banyak diperbincangkan muncul pada Mei 2025, tepatnya saat Dadan Hindayana menghadiri kegiatan di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Dadan menceritakan pengalaman pribadinya mengonsumsi dua liter susu setiap hari.
Ia mengaitkan kebiasaan tersebut dengan tinggi badan kedua anaknya yang mencapai lebih dari 180 sentimeter.
Banyak pihak menilai, konsumsi susu dalam jumlah besar sulit diterapkan oleh keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Menanggapi polemik yang berkembang, Dadan menjelaskan pernyataan tersebut merupakan pengalaman pribadi dan bukan bagian dari kebijakan resmi program MBG.
2. Usulan sumber protein
Kontroversi lain muncul pada Januari 2025 ketika Dadan mengusulkan pemanfaatan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam program MBG.
Meski disampaikan dalam konteks pemanfaatan pangan lokal, pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di media sosial maupun ruang publik.
Sebagian pihak menilai usulan itu dapat menjadi solusi alternatif pemenuhan gizi, sementara pihak lain mempertanyakan kesesuaiannya dengan standar menu nasional MBG.
3. Kasus keracunan makanan
Pelaksanaan MBG selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana juga diwarnai berbagai kasus keracunan makanan yang memicu kekhawatiran masyarakat.
Data Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan dengan total korban mencapai 37.693 orang hingga awal Mei 2026.
Kasus tersebut terjadi di 220 kabupaten dan kota yang tersebar di 36 provinsi.
Puncak kejadian terjadi pada September 2025 ketika 657 pelajar di Jawa Barat mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Insiden serupa kemudian dilaporkan muncul di sejumlah daerah lain, termasuk Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan dalam periode yang relatif berdekatan.
Rentetan kasus tersebut memunculkan kritik terhadap efektivitas pengawasan kualitas makanan serta penerapan standar keamanan pangan dalam program MBG.
4. Pengadaan motor listrik
Selain persoalan kualitas makanan, BGN juga menjadi sorotan karena sejumlah pengadaan barang dan jasa yang dinilai terlalu besar.
Salah satu yang paling banyak dikritik adalah rencana pembelian lebih dari 20.000 unit motor listrik operasional MBG dengan harga sekitar Rp42 juta hingga Rp56,8 juta per unit.
Nilai pengadaan tersebut diperkirakan mendekati Rp2 triliun.
Sorotan juga muncul terhadap pengadaan berbagai perlengkapan operasional dan pelatihan, seperti handuk mandi, sikat semir sepatu, alat makan, laptop, hingga kaos kaki.
Pada media sosial sempat beredar klaim nilai pengadaan alat makan dan perlengkapan pendukung lainnya mencapai Rp4 triliun.
Menurut Dadan, pengadaan laptop sepanjang 2025 hanya sekitar 5.000 unit, bukan 32.000 unit seperti yang ramai diberitakan.
Ia juga menjelaskan pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibiayai melalui APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar.
Sementara itu, pengadaan alat dapur memiliki pagu Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Dadan menegaskan pengadaan tersebut tidak dilakukan langsung oleh BGN.
Menurutnya, berbagai perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) melalui mekanisme swakelola tipe 2 menggunakan anggaran BGN.
5. Program MBG saat Ramadan
Kontroversi berikutnya muncul ketika MBG tetap dijalankan selama Ramadan 2025.
Untuk menyesuaikan kebutuhan siswa yang berpuasa, BGN mengubah mekanisme distribusi makanan agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.
Menu yang disiapkan, antara lain susu, telur rebus, kurma, buah, serta sejumlah makanan yang dapat bertahan lebih lama.
Kritik bermunculan karena menu tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa secara optimal selama bulan Ramadan.
6. Rencana ekspansi MBG ke Arab Saudi
Dadan Hindayana juga sempat menjadi sorotan setelah mengungkap rencana perluasan program MBG ke Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi.
Ia menyebut pihak sekolah dan para guru di Jeddah menyambut baik program tersebut.
Dalam keterangannya, Dadan menjelaskan bahwa biaya penyediaan makanan di Arab Saudi berkisar antara 15 riyal hingga 20 riyal per porsi atau setara sekitar Rp70.000 hingga Rp94.000.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding biaya MBG di Indonesia yang berada di kisaran Rp15.000 per porsi.
7. Anggaran dan sasaran MBG
Selain berbagai polemik teknis, program MBG juga mendapat sorotan terkait efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dikutip dari berbagai sumber, program MBG disebut berpotensi menghabiskan anggaran hingga Rp335 triliun pada 2026 atau setara sekitar Rp1 triliun per hari.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut dinilai dapat memberikan tekanan terhadap ruang fiskal negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Kajian tersebut juga menyoroti distribusi manfaat program yang dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran.
Berdasarkan Benefit Incidence Analysis menggunakan data Susenas Maret 2025, sebanyak 62,9% manfaat program justru dinikmati kelompok masyarakat atas.
Sementara itu, kelompok masyarakat bawah hanya menerima sekitar 10,2% manfaat.
Bahkan kelompok desil terkaya disebut memperoleh 46,5% manfaat program, sedangkan kelompok termiskin hanya menerima sekitar 1,1%.
Dari sisi geografis, distribusi manfaat juga dinilai belum merata karena sekitar 58,9% manfaat program terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Padahal, wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat stunting serta kerawanan pangan yang lebih tinggi dibanding sejumlah wilayah lainnya.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar