Diduga Memperjualbelikan Pupuk Subsidi Secara Ilegal, Seorang Warga Durenan Jadi Tersangka

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Diduga melakukan jual beli serta menimbun pupuk bersubsidi, seorang warga Trenggalek di jadikan tersangka oleh Polisi. Adalah M (46) penduduk Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan terpaksa harus berurusan dengan hukum usai usaha ilegalnya dibongkar aparat.

Sebanyak 313 karung pupuk dari beraneka jenis telah diamankan petugas unit pidana khusus, Satreskrim, Polres Trenggalek.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Terdakwa Pembunuhan Berencana Juwana Divonis 18 Tahun Penjara

617 mondes

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolres Trenggalek, Kompol Haryanto didepan awak media dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (13/6/2022) siang di halaman belakang Mapolres. Dikatakan oleh dia, ratusan karung pupuk itu terbagi dalam beberapa jenis yakni Urea, NPK, SP-36, ZA dan Petragonik.

“Yang berhasil amankan dari tersangka, yaitu 18 sak Urea, 32 sak NPK, 17 sak SP-36, 52 sak ZA, dan 192 sak petroganik,” sebut Wakapolres.

Menurut Kompol Haryanto, seluruh barang yang ditimbun tersangka itu berasal dari luar Trenggalek. Yang didapatkan melalui seorang sales keliling.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kisah Sukses Usaha Poles dan Crom di Pati

887 mondes

“Kemungkinan besar didatangkan dari Kabupaten Tulungagung,” imbuhnya.

Tersangka ini, lanjut dia, telah melakukan aktivitas ekonomi yang melanggar hukum karena menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai ketentuan hanya demi keuntungan pribadi. Dengan menjual pupuk itu diatas harga Harga Eceran Tertinggi (HET), “padahal ada aturan baku dalam memperjualbelikan pupuk tersebut sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan,” tegas Haryanto.

Lebih lanjut, dirinya juga menyatakan, meski tersangka ini merupakan pemilik kios resmi pengecer pupuk bersubsidi akan tetapi karena membeli dan menjual (pupuk subsidi) di luar aturan maka tetap masuk kategori ilegal. Penjualan pupuk tersebut telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan jatah yang didapat masing-masing wilayah.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 ayat (1) UU Darurat 7/1955. Kemudian, karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun untuk tersangka tidak ditahan,” pungkasnya.

(Her/Mondes)