Pemkab Pati Bakal Eksekusi Pegawai Tak Netral Jelang Pilkada 

PATI – Mondes.co.id | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai menghitung hari. Maka dari itu, masyarakat berkewajiban menentukan pemimpinnya dari sekarang untuk menentukan nasib kehidupan daerah selama lima tahun ke depan.

Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pemilihan Bupati (Pilbup) pada ajang pesta demokrasi edisi ini.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Pertamina Sebut Masyarakat Harus Bijak dalam Membeli BBM Bersubsidi

287 Vindi Agil

Masyarakat akan berkesempatan menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin Bumi Pesantenan.

Tak hanya memilih saja, tetapi masyarakat berhak menyuarakan arah dukungannya secara total pada salah satu calon kepala daerah.

Bahkan, mereka melakukan kampanye untuk mengenalkan pasangan calon (Paslon) junjungannya ke publik agar lebih dikenal sepak terjang dan program yang akan digaungkan.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Dokter di Rembang Dilarang Cuti, Layanan Kesehatan 24 Jam untuk Pemudik

216 Supriyanto

Berbeda dengan masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh mendukung Paslon secara koar-koar.

Status abdi negara yang diemban harus diringi dengan sikap yang netral, sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilarang kampanye sana-sini.

“Apalagi sebentar lagi kita Pilkada, tetap menjaga netralitas,” pesan Kepala Badan Kepegawaian Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati, Muh. Saiful Ikmal dalam waktu dekat ini.

Pihaknya tak segan akan mengusut tuntas para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, jika ketahuan dan terbukti tidak netral alias ikut mengampanyekan Paslon bupati-wakil bupati maupun Paslon gubernur-wakil gubernur.

“Siapapun (ASN) yang ikut-ikutan menggiring mendukung calon, akan kami urus. Akan ada pelanggaran yang akan diusut Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ujarnya saat menyampaikan pesan kepada ASN.

Selain ASN, para tenaga Non-ASN di lingkungan satuan kerja pemerintah, juga akan dikenakan sanksi jika melakukan tindakan tidak netral. Oleh sebab itu, Pemkab Pati akan menindak para oknum terlibat.

“Pemkab Pati selaku pemerintah daerah akan eksekusi, meskipun mereka tenaga Non-ASN,” tandasnya.