Program SPP PNPM-MPd Masih Jalan Meski Kerap Dipertanyakan Publik

PATI – Mondes.co.id | Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Pati menjadi sorotan publik.

Beberapa pihak mempertanyakan transparansi dan keberlanjutan program ini, meski anggaran miliaran rupiah telah disalurkan di setiap kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi kelompok perempuan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Sempat Ludes Terbakar, Ternyata Pasar Ini Sudah Ada di Era Penjajahan

286 Singgih Tri

Pengamat asal Kabupaten Pati, Sukarno, menilai program ini memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan perekonomian perempuan.

Namun, ia mempertanyakan pengelolaannya yang dinilai tidak jelas.

“Anggarannya digunakan untuk program SPP guna meningkatkan ekonomi mikro. Tapi kenyataannya banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Dari Posko ke Posko, Puskesmas Sukolilo Layani Warga Terisolasi Banjir 

510 Singgih Tri

Sementara, Kepala Desa (Kades) Kepoh, Kecamatan Wedarijaksa, Edi Sutrisno, yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menepis tudingan bahwa program SPP melalui PNPM-MPd tidak berjalan.

Ia pastikan program ini masih berfungsi dan terus dilakukan pemantauan serta pertanggungjawaban rutin.

“Program ini sudah berjalan sejak 2011 sampai 2014 dan masih aktif. Setiap bulan ada laporan, dan tiap tahun kami juga mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk pertanggungjawaban,” tegasnya, Rabu, 4 November 2024.

Ia melanjutkan, kegiatan simpan pinjam masih bergulir, walaupun ada beberapa kasus kredit macet. Hal itu dianggap wajar dalam pengelolaan lembaga keuangan.

“Dari nilai modal awal Rp7 miliar di periode 2011 sampai 2014, modal tersebut bahkan mengalami peningkatan. Sebagian kelompok penerima pinjaman berhasil mengembangkan modalnya, meskipun ada yang mengalami kredit macet,” beber Edi.

Ia menerangkan, berdasarkan rapat Oktober 2024 lalu, saldo terakhir dalam rekening program SPP tercatat sebesar Rp1,5 miliar.

Ditegaskannya bahwa laporan keuangan tetap dilakukan secara rutin.

“Masalah re-organisasi mungkin menjadi salah satu penyebab adanya anggapan program tidak berjalan. Namun, kami pastikan program ini masih dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Sayangnya, Edi tidak dapat memberikan detail jumlah kredit yang macet, karena berada di bawah kewenangan pelaksana kegiatan.

Akan tetapi, ia berharap masyarakat mendukung keberlangsungan program SPP ini.

Ia turut mengajak agar pihak terkait terus mengawasi dan memperbaiki sistem. Dengan begitu, program dapat berjalan lebih efektif dan transparan, sesuai dengan tujuan awal untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan.

Editor: Mila Candra