Penutupan Tempat Prostitusi Menuai Pro dan Kontra, Pemda Pati Wajib Berikan Solusi

waktu baca 2 menit
Sabtu, 28 Agu 2021 10:03 0 2 mondes

PATI-Mondes.co.id| Dampak penutupan Lorong Indah (LI) dan beberapa tempat prostitusi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuai pro dan kontra. Pasalnya penutupan itu hanya sepihak tanpa memikirkan dampak sosial yang di alami oleh pelaku usaha disana. Hal ini mendapat tanggapan pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Pati Slamet Widodo S.H, Sabtu (28/8/2021).

Menurutnya, Pemerintah Daerah Pati sudah tepat menutup tempat prostistusi. Namun Pemerintah hendaknya memberikan solusi yang terbaik bagi para pelakunya. Seperti halnya penutupan yang terjadi dibeberapa tempat di Indonesia bisa dibuat contoh bagi Pemda untuk mengikutinya. Seharusnya jika penutupan tempat prostitusi dilakukan, paling tidak Pemda membuat perencanaan guna mengantisipasi dampak buruknya.

“Pemerintah kalau hanya menutup saja tanpa berikan solusi itu hal yang mudah. Saya setuju prostitusinya di tutup akan tetapi jangan merampas hak asasi manusia dalam mencari nafkah itu yang saya tidak setuju,” ungkap pengamat kebijakan publik Widodo.

Pemerintah Daerah boleh risi dengan keberadaan prostitusi, silahkan ditutup tempat lokalisasinya. Akan tetapi Pemerintah harus bertanggung jawab atas dampak yang harus di tanggung masyarakat. Jelas ini persoalan perekonomian bagi warga penghuni, yang pasti hal ini akan menjadi persoalan baru bagi Pemerintah.

“Seharusnya Pemerintah peka terhadap dampak yang di timbulkan, minimal mencarikam solusi gimana agar perekonomian rakyat ini bisa berjalan. Soal prostitusi jelas dilarang oleh agama manapun, namun apapun alasannya setidaknya Pemda Kabupaten Pati harus berikan perencanaan yang transparan mau di kemanakan mereka-mereka tersebut bisa menupang ekonomi dimasa sulit pandemi seperti ini,” terang Widodo alias Bob.

Lebih lanjut, Bob berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Pati bertanggung jawab dalam persoalan ini. Jangan sampai terjadi fenomena baru dampak penutupan lokalisasi di beberapa tempat. Minimal kedepan pemanfaatan lahan menjadi solusi terbaik, walaupun hanya perencanaan.

“Tanggung jawab Pemerintah mencarikan solusi adalah kewajiban, jangan nanti gara – gara persoalan ini justru akan menimbukan fenomena baru para penguninya untuk melakukan dengan cara – cara yang terselubung,” tandasnya.

(As/Mondes)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *