Pembangunan Fisik KDMP Kudus Terkendala, 42 Lahan Kawasan Pertanian Produktif

KUDUS – Mondes.co.id | Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kudus terus menunjukkan perkembangan positif.

Sejumlah fasilitas operasional dari pemerintah pusat seperti truk, mobil pick up, motor roda tiga, hingga perlengkapan koprasi telah mulai didistribusikan ke desa-desa.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Pentolan AMPB Dihadirkan Dalam Sidang di PN Pati

697 Vindi Agil

Hingga saat ini, tercatat 68 koperasi sudah memiliki bangunan fisik.

22 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan dengan target selesai pada akhir Juli 2026.

Namun, di tengah progres tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan besar.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Wewenang Bangun SMA Negeri Milik Pemprov, Jaken dan Tambakromo Diusulkan

203 Singgih Tri

Menurut catatan Komando Distrik Militer (Kodim) 0722/Kudus, terdapat 42 desa atau kelurahan belum memiliki lahan untuk pembangunan KDMP.

Kendala terbesar berasal dari status tanah yang masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk pembangunan.

“Kondisi ini banyak ditemui di wilayah perkotaan dan desa-desa yang memiliki keterbatasan aset pemerintah. Akibatnya, pembangunan koperasi di sejumlah titik harus menunggu kebijakan dan solusi dari pemerintah yang lebih tinggi,” ungkap Komandan Distrik Militer (Dandim) 0722/Kudus, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, pemerintah optimis program strategis nasional ini tetap dapat berjalan sesuai target.

“Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik bagi desa-desa yang terkendala lahan,” ucapnya.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi yang telah memiliki bangunan fisik, dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Sementara, untuk desa yang masih terkendala LSD, keputusan final menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Target seluruh kompetisi memiliki bangunan fisik mulai beroperasi Agustus. Untuk desa yang masih terkendala LSD, keputusan akhir menunggu kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan dapat dilaksanakan tanpa melanggar aturan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra