Aturan Beli Pertalite Diperketat, Ratusan Nelayan Karimunjawa Sudah Sepekan Tak Melaut
Foto: Nelayan Karimunjawa saat melaut (Mondes/Dian) JEPARA – Mondes.co.id | Nelayan di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sudah sepekan ini terpaksa berhenti melaut.
Pasalnya, mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang sangat vital digunakan untuk menghidupkan genset penerangan saat mencari ikan di malam hari.
Marlan (40), nelayan asal Dukuh Nyamplungan, Desa Karimunjawa, mengaku tidak bisa lagi membeli Pertalite, baik dari pengecer maupun langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hal ini terjadi sejak Pertamina melalui SPBU Karimunjawa, memperketat aturan pembelian BBM menggunakan barcode MyPertamina.
“Kalau Solar, kami bisa pakai barcode MyPertamina. Tapi kalau Pertalite untuk genset penerangan selama melaut, kami tidak bisa mendapatkannya. Akhirnya kami terpaksa berhenti melaut,” jelas Marlan, Kamis (2/4/2026).
Selama ini, Marlan dan mayoritas nelayan lainnya memang mengandalkan pengecer untuk membeli Pertalite.
Namun, sejak aturan diperketat, para pengecer dilarang kulakan di SPBU.
Hal ini otomatis memutus pasokan BBM ke tingkat nelayan.
Marlan memastikan, kondisi ini tidak hanya dialami dirinya, tetapi juga ratusan nelayan lain di Kepulauan Karimunjawa yang mayoritas merupakan nelayan cumi dan teri.
Mereka sangat bergantung pada lampu genset saat melaut di malam hari.
“Di kelompok saya, Nelayan Karya Lestari saja ada 34 orang. Masing-masing butuh 5 hingga 6 liter Pertalite per hari,” bebernya.
Ia pun berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara segera turun tangan memberikan solusi agar masyarakat kepulauan mendapat akses BBM sesuai kebutuhan alat tangkap mereka.
Keluhan serupa dibenarkan oleh Petinggi Desa Karimunjawa, Arif Setiawan.
Ia mengaku menerima banyak aduan dari warga, khususnya nelayan yang merasa tercekik dengan pengetatan kebijakan Pertamina di wilayah kepulauan.
Di satu sisi, warga tidak diberi akses BBM non subsidi karena ketiadaan stok.
Namun, di sisi lain mereka dipersulit membeli BBM bersubsidi.
“Di sini tidak ada Pertamax, tapi mau beli Pertalite saja sulit. Kasihan warga kami yang nelayan, sudah seminggu tidak bisa mencari nafkah,” terang Arif.
Menurutnya, larangan penjualan BBM eceran di kepulauan sangat tidak realistis dan merepotkan warga yang tinggal jauh dari satu-satunya SPBU di Kecamatan Karimunjawa.
Selain memutus akses warga di pelosok, aturan ini juga memicu antrean kendaraan yang mengular hingga ratusan meter di SPBU.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kabupaten Jepara, Dwi Yogo Adiwibowo, membenarkan adanya krisis akses BBM di Karimunjawa.
Ia menegaskan, secara kuantitas stok BBM di Karimunjawa sebenarnya sangat aman.
Kendala murni bersumber dari penerapan kebijakan wajib barcode MyPertamina untuk Pertalite dan Solar.
Kebijakan kaku ini bahkan ikut melumpuhkan operasional kendaraan dinas plat merah di Karimunjawa.
Kendaraan dinas yang diwajibkan memakai Pertamax atau Dexlite, tidak bisa mengisi bahan bakar karena SPBU setempat hanya menjual Pertalite dan Solar.
Sementara itu, jika ingin membeli Pertalite, mereka tertolak oleh sistem aplikasi.
Hal yang sama menimpa nelayan yang memiliki barcode MyPertamina khusus untuk mesin kapal (Solar), namun tidak memiliki izin barcode untuk membeli Pertalite guna menghidupkan genset penerangan.
“Secepatnya akan kami agendakan ulang rapat tersebut untuk mencari jalan keluarnya,” pungkasnya.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar