Pemkab Rembang Serap Aspirasi Warga Jadi Kebijakan Daerah

REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten Rembang menjadikan data dan aspirasi masyarakat sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan daerah.

Hal ini diperkuat dengan adanya platform Open Data Rembang yang menyajikan data sektoral.

Baca Juga

12 bulan  lalu

Menangkan Pilgub, Luthfi-Yasin Dinilai Paham Problematika Jateng

514 Singgih Tri

Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dalam format yang mudah diakses publik.

​Bupati Harno menegaskan bahwa data yang diolah melalui Open Data Rembang, baik dalam bentuk tabel maupun infografis, bukan sekadar laporan, melainkan fondasi kebijakan publik yang memberikan dampak nyata.

​Beberapa contoh kebijakan yang lahir dari data dan aduan masyarakat meliputi berikut ini.

1. ​Pangan Nasional: Data luas lahan tebu menjadi dasar kebijakan Bongkar Ratoon untuk mendukung kebutuhan gula nasional.
2. Infrastruktur Prioritas: Aduan jalan rusak memprioritaskan perbaikan dan peningkatan jalan di wilayah tersebut.
3. ​Penerangan: Aduan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) mendorong pemasangan lampu di 528 titik melalui kolaborasi anggaran APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.
4. ​Pengelolaan Lingkungan: Aduan pengelolaan sampah melatarbelakangi pengadaan truk sampah, penataan TPA Landoh, dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Baca Juga

2 tahun  lalu

Inilah Kedekatan Historis Jepara dengan Ngawi

1367 mondes

​”Ini membuktikan bahwa data bukan hanya laporan, tetapi fondasi kebijakan publik yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Harno.

​Di sisi lain, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Rembang mendapat sorotan dari akademisi.

Setelah paparan dari Bupati Harno, akademisi Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P menyarankan agar regulasi pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemkab Rembang diperkuat.

​Prof. Sri Puryono menyarankan agar regulasi tidak hanya berhenti pada level Peraturan Bupati (Perbup), namun ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki hierarki hukum yang lebih kuat.

​”Meski demikian, terkait hierarki mungkin bukan hanya sampai Peraturan Bupati (Perbup), namun bisa dikuatkan lewat Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya.

​Bupati Harno menyambut baik saran tersebut dan berkomitmen untuk meninjau serta mengakomodasinya.

“Kita akan lihat dulu dan coba mengakomodasi hal itu. Yang jelas Pemkab Rembang terus berkomitmen dalam perbaikan pelayanan publik, termasuk pelaksanaan PPID,” tutupnya.

Editor: Mila Candra