Bawaslu Trenggalek: Skor IKP Masuk Kategori Sedang
Foto: Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin bersama para komisioner saat memberikan keterangan pers di aula media Center Bawaslu. (Mondes/her) TRENGGALEK – Mondes.co.id | Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 sebentar lagi digelar.
Tahapannya pun sudah berjalan dengan berbagai dinamika yang muncul.
Mengantisipasi adanya potensi pelanggaran, gangguan, dan sengketa Pilkada, maka Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu melakukan berbagai langkah.
Termasuk mengidentifikasi serta memetakan tingkat kerawanan-kerawanan yang rentan timbul.
Sebagaimana hasil identifikasi Bawaslu RI, ada 61 parameter kerawanan.
Sedangkan untuk Kabupaten Trenggalek, sedikitnya ada 11 poin yang sangat mungkin mempengaruhi jalannya proses pesta demokrasi dimaksud.
Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin, di depan awak media menyebut jika potensi kerawanan sudah diantisipasi sekaligus dipetakan.
Langkah-langkah mitigasi juga telah dipersiapkan untuk meminimalisir dampaknya.
“Pilkada 2024, untuk Trenggalek, ada 11 potensi kerawanan yang sudah dipetakan. Mulai dari adanya iklan kampanye di luar jadwal, hingga potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkatnya,” ungkap Ketua Bawaslu Trenggalek.
Menurut dia, Bawaslu juga mengidentifikasi kerawanan dalam bentuk sengketa proses, gugatan hasil Pemilu, hingga rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU.
Kemudian, potensi terjadinya bencana alam yang bisa mengganggu tahapan Pemilu dan kerusakan logistik.
Bawaslu Trenggalek juga sudah melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan sosialisasi, imbauan, dan menangani pelanggaran terkait Pemilu.
“Sosialisasi dan imbauan melalui iklan di berbagai media, kemudian kampanye penguatan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan Pemilu sudah dilakukan,” ujar Rusman.
Selain itu, masih kata dia, Bawaslu juga menekankan mengenai netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2024. Mengingat, pada Tahun 2020 lalu, ada enam PNS yang diduga kuat tidak netral dan sudah diberi sanksi.
“Kami berharap agar ASN, P3K, TNI, Polri, Kepala desa, dan perangkat desa benar-benar bisa menjaga netralitas mereka,” sambungnya.
Bagi penyelenggara Pemilu, baik di jajaran Bawaslu maupun KPU, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai mempertaruhkan marwah demi kepentingan kandidat tertentu.
“Kami sangat berharap mereka tetap menjaga integritasnya dan tidak tergoda masuk dalam wilayah pertempuran atau perebutan calon kepala daerah,” tandas Rusman.
Saat disinggung mengenai tingkat kerawanan, mantan aktivis ini menyebut kalau Trenggalek masuk kategori dengan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berada pada level sedang.
Pun begitu, pihaknya tetap terus berupaya mengantisipasi segala bentuk potensi, demi meminimalisir kerawanan yang ada.
“Bawaslu Trenggalek terus berupaya semaksimal mungkin agar Pilkada terselenggara secara baik, adil, transparan, sekaligus bebas dari pelanggaran-pelanggaran,” tandas Rusman.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar