Jepara Minta Pembangunan Jalan Tol dan Pelabuhan

JEPARA – Mondes.co.id | Kabupaten Jepara mengusulkan adanya pembangunan jalan Tol dan juga pelabuhan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Sekda Jepara Edy Sujatmiko kepada Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Sudarto, saat melakukan kunjungan ke Jepara baru-baru ini.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Upacara Hari Kebangkitan Nasional, Bukan Hanya Sebagai Penanda Sejarah

157 Dian A.

“Kemarin saya mengusulkan agar Jepara dibangun jalan Tol dan juga pelabuhan,” ungkap Edy Sujatmiko, Senin 9 Oktober 2023.

Edy Sujatmiko meminta dua infrastruktur ini, Tol dan pelabuhan, bisa dibantu untuk didorong agar segera terwujud di Bumi Kartini. Harapan tersebut ia sampaikan kepada pihak Kemenkeu, beserta Wakil Ketua Komisi XI DPRI Fathan Subchi yang hadir kala itu.

“Tolong itu didorong supaya nanti bisa segera terwujud,” ujarnya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

559 PNS Digembleng, Ini Tujuannya

883 mondes

Pada kesempatan itu, Edy merinci berbagai prestasi yang diraih Pemkab Jepara di bidang keuangan. Antara lain, sebagai partisipan program belanja langsung toko online (Blangkon) Jawa Tengah terbaik 2023. Lalu, ada pula penghargaan atas pencatatan transaksi tertinggi se-Indonesia untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di toko daring. Terbaru, Kabupaten Jepara juga mendapat apresiasi dari Kemenkeu atas capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jepara juga berhasil meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi daerah dari Kemendagri,” bebernya.

staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Sudarto mengatakan, soal Jepara yang mendambakan adanya Tol dan pelabuhan peti kemas, pihaknya turut mendoakan agar keinginan tersebut bisa terwujud. Sebab, kehadiran dua infrastruktur ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu akan terjadi kenaikan pada pendapatan asli daerah (PAD).

“Semoga suatu saat bisa terwujud, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa semakin cepat,” tuturnya.

Terkait biaya pembangunan, Sudarto mengatakan jika itu bisa dilakukan melalui skema kemitraan dengan swasta. Karenanya, dalam kegiatan kali ini ia mengajak Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) hadir. Tujuannya agar bisa melihat secara langsung potensi yang ada.

“Dengan kerja sama itu penyediaan infrastruktur publik bisa dipercepat,” terangnya.

Senda dengan staf ahli Menteri Keuangan, Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo menyatakan bahwa salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah skema pembiayaan kreatif, dengan melibatkan pihak badan usaha atau swasta. Dikenal dengan istilah sistem kerja sama pemerintah badan usaha.

“Kami dari PT PII mendapat mandat yang diharapkan dapat mendorong partisipasi dari badan usaha dalam kegiatan pembangunan infrastruktur,” kata dia.