Tindakan Absen 9 Bulan Tri Manto Dinilai Tak Etis
Foto: Anggota DPRD Pati, Muslihan (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan, menyesalkan tindakan tak berintegritas dari Tri Manto, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pati yang berbulan-bulan tidak mengajar di sekolah induk tempatnya bertugas.
Tri Manto diduga tidak mengajar selama lebih dari tiga bulan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Giling 02, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.
Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengambil langkah tegas untuk membina Tri Manto.
Apalagi, tindakan Ketua PGRI Kabupaten Pati banyak dikeluhkan oleh guru-guru lainnya.
“Itu sebenarnya ranah Komisi D, akan tetapi saya selaku anggota DPRD, harapan kami ada tindakan sesuai mekanisme yang ada. Kami coba cross check, bahkan sampai sembilan bulan tidak mengisi daftar kehadiran sebagai guru Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkapnya kepada awak media, Jumat, 13 November 2026.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati maupun Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati diminta mengevaluasi kinerja Tri Manto selalu ASN.
Pasalnya, tindakan seorang guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan optimal, dinilai kurang beretika sebagai panutan.
Apabila izin pun, seharusnya dengan keterangan yang jelas.
Bahkan, izin seharusnya beberapa hari saja.
“Ini kan melampaui batas, di dalam aturan lebih tiga bulan ada tindakan tegas dalam arti evaluasinya. Nanti untuk menyikapi hal itu BKPSDM dan OPD terkait sesuai mekanisme yang ada. Kami menyayangkan karena berbicara PGRI panutan terdepan, sehingga enggak pantas (tidak hadir berbulan-bulan),” katanya.
PGRI Kabupaten Pati seharusnya mengganti ketua.
Sebab, Tri Manto telah melanggar aturan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru.
“Di dalam mekanisme, manakala berturut-turut tanpa sebab, nonaktif berbulan-bulan bisa menghadirkan Munaslub. Harus ada paripurna di kepengurusan PGRI itu sendiri, karena ada tanda tanya besar,” sarannya.
Sebagai legislator, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pati untuk mengevaluasi kinerja Tri Manto.
“Pengawasan nanti ada di Komisi D. Bawahannya (Tri Manto) banyak yang mengeluh,” tutupnya.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
