Foto: Workshop Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2027 (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang mengikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Kamis (12/11/2026) hingga Jumat (13/11/2026) di Griya Persada Convention Hotel & Resort Bandungan, Kabupaten Semarang ini, bertujuan menyelaraskan program kerja lintas perangkat daerah.
Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, menyampaikan bahwa partisipasi dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan alokasi anggaran tahun depan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
”Melalui workshop ini, perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2027 diarahkan pada optimalisasi penegakan hukum di bidang cukai. Fokus utamanya meliputi kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pengumpulan informasi, serta pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal,” ujar Slamet Haryanto keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran ini menuntut ketelitian agar seluruh usulan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, target kinerja, serta pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
”Kami terus berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain agar program yang disusun tidak tumpang tindih, sehingga pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Rembang benar-benar efektif dan berdampak langsung pada pengurangan peredaran rokok ilegal,” tegasnya.
Selain Satpol PP Kabupaten Rembang, kegiatan ini dihadiri oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Rembang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DBHCHT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
OPD yang turut serta meliputi, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsosppkb), Bappeda, Inspektorat, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang.
Dari hasil workshop tersebut, seluruh peserta berhasil menyusun bahan awal perencanaan RKA dan RKP DBHCHT Tahun Anggaran 2027, serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas masing-masing instansi.
Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan dokumen perencanaan, guna memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan penggunaan dana cukai.
Seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan berjalan dengan lancar dan kondusif.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini