Jelas Langgar Perda, AMPB Justru Dukung PKL Jualan di Simpang Lima Pati

PATI – Mondes.co.id | Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Simpang Lima Pati meresahkan masyarakat lantaran menyebabkan kondisi pusat kota kumuh.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Dorong Pelabuhan Legon Bajak Jadi Multipurpose, Kemenko Infra Tinjau Langsung Karimunjawa

336 Dian A.

Diketahui, Alun-alun Simpang Lima Pati termasuk kawasan zona merah bagi PKL, sehingga mereka dilarang berjualan.

Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sudut pandang berbeda datang dari pemikiran aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto, yang justru menilai Alun-alun Simpang Lima Pati harus menjadi spot berjualan.

Baca Juga

2 tahun  lalu

DLH Pati Sebut Kepala Sekolah Berperan Vital Tingkatkan Program Adiwiyata

1213 Singgih Tri

Menurutnya, perputaran ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah harus terjadi di titik strategis.

“Alun-alun dari zaman kerajaan sebagai pusat ekonomi, pasar rakyat. Ayo ramaikan,” serunya kepada awak media, Kamis, 12 November 2026.

Teguh menilai, kehadiran PKL di pusat Kota Pati memberi dampak yang positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda).

Jika PKL diberdayakan dengan bijaksana, maka perekonomian Kabupaten Pati meningkat tajam.

Ia menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dapat memanfaatkan peluang dari ramainya PKL untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita melihat bahwa PKL ada manfaatnya besar. Satu, bisa mendapatkan PAD dari transaksi keuangan melalui pembentukkan peraturan retribusi, bukan pajak PKL. Di situ juga bisa bertambah kantung parkir yang tarifnya masuk ke PAD,” ujarnya.

Di satu sisi, masyarakat mendulang manfaat dari adanya pedagang level Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Di daerah bisa maju kalau aliran uang lancar. Contoh PKL berjualan laku, maka pergerakan ekonomi sangat bagus, sehingga perputaran uang mikro di Pati bisa meningkatkan kesejahteraan,” terang pria asal Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Menurutnya, kawasan yang menjadi kumuh tidak menjadi persoalan yang besar.

AMPB meminta supaya Pemkab Pati mengatur skema yang bisa mengatur PKL berjualan agar tertib menjaga kebersihan maupun parkir pembeli.

“Minusnya bisa didiskusikan seperti kotor, bikinlah aturan sebelum dan sesudah dibersihkan. Kalau macet ada rekayasa lalu lintas, parkir ditata, itu masalah kecil. Yang penting dua manfaat, untuk masyarakat menerima manfaat, pemda dapat manfaat,” ungkap Teguh.

Pihaknya mendesak Pemkab Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati merumuskan revisi Perda terkait penataan PKL yang dilarang berjualan di Alun-alun Simpang Lima Pati.

Pasalnya, Pemkab Pati diklaim tidak konsisten menegakkan Perda, sehingga harus direvisi.

“Perda buatan manusia, pemerintah terdahulu, ndak ada larangan, ndak ada yang mengharamkan adanya revisi (pembuatan perda baru). Kalau memang Perda dilakukan, harus komitmen semua, bukan hanya PKL saja,” bebernya.

Ia mengatakan, banyak pelaku usaha yang melanggar Perda.

Namun, Pemkab Pati tidak kunjung menertibkan, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial.

“Kalau zona merah, jangan diskriminatif. Ada lagi pelanggaran Perda, banyak selain PKL. Kalau komitmen semuanya,” imbuhnya.

Jikalau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, tak bisa mengambil keputusan yang menyejahterakan masyarakat, maka AMPB mendesaknya agar mundur dari posisi kepala daerah.

Ia menantang Chandra dengan adanya fenomena pelaku UMKM yang memadati Alun-alun Simpang Lima Pati.

“Fungsi pejabat pemerintah bisa merangkul semua golongan, kemudian dirembuk. Saya uji Pemkab Pati turun ke masyarakat, ajak bicara, jangan gunakan kekuasaan membuat aturan. Plt Bupati ini belum dilatih bermasyarakat. Ayo bermasyarakat sesekali njagong ke alun-alun, jalankan tugas pemerintah memberikan kemakmuran kepada rakyat,” pesan Teguh.

Ia mengimbau pemerintah dan masyarakat bisa menjalin komunikasi yang baik.

Jika Chandra tidak bisa berdialog dengan masyarakat yang berjuang untuk mencari rezeki, ia meminta Chandra menyusul Bupati Pati nonaktif Sudewo.

“Kalau sama seperti bupati sebelumnya, kami lengserkan kalau nggak peduli rakyat,” pungkasnya.

Editor; Mila Candra