Prof. Dr. Suparto : Adanya Penambangan Liar, Bukti Macetnya Sistem Pemerintahan

waktu baca 2 menit
Rabu, 9 Jun 2021 11:45 0 396 mondes

SURABAYA-Mondes.co.id| Maraknya penambangan liar yang ada di Indonesia, merupakan bukti macetnya sistem pemerintahan.

Penilaian ini disampaikan oleh Pakar Lingkungan Prof.Dr.Suparto Wijoyo S.H,M.H, ketika menjadi narasumber Diskusi Publik Nasional (DPN) Seri 6, dengan mengangkat tema Penambangan Liar Merusak Lingkungan dan Merugikan Negara yang di gelar Sekolah Wartawan MZK Institute (7/6).

Suparto menjelaskan jika sistem pemerintahan berjalan dengan baik, tentu tidak ada penambangan liar.

“Karena semua mekanisme berjalan sesuai tupoksi masing-masing mulai dari pusat, provinsi dan daerah, yang menangani perijinan, pengawasan sampai pada aparat yang berwenang yang menindak harus bersinergi, untuk memberantas penambangan liar,” ujar Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya ini.

KEJAHATAN

Masih menurut Suparto, pria yang suka bicara sesuai data dan fakta ini kembali menegaskan bahwa penambangan liar jelas merupakan kejahatan.

“Wong jelas penambangan tanpa ijin ya melanggar hukum dan merupakan kejahatan kok dibiarkan tanpa ditindak, yang legal saja juga bisa salah atau liar bila tidak melakukan kegiatan pasca tambang, reklamasi,” ujarnya.

DPN Seri 6 yang berlangsung pukul 19.00-22.00 menggunakan aplikasi zoom di ikuti 24 Provinsi dan 100 peserta dari unsur perusahaan tambang, inspektur tambang, media dan umum.

“Sebanyak 24 Provinsi diantaranya Sulut, Jabar, Jatim, Bengkulu, DKI Jakarta, Sulsel, Maluku, Jateng, Jambi, Kaltim, Sumsel, Riau, Sulbar, Sulteng, Banten, Kalbar, Yogyakarta, NTB, Sultra, Sumbar, Sumut, Babel, Maluku Utara, Lampung,” ungkapnya.

Selain Suparto Pembicara lain sebagai narasumber ada Eko Purnomo ST selaku Manager Mining She dan Reclamation Semen Indonesia di Tuban.

BACA JUGA :  Inilah Enam Weton Berpotensi Kaya di Tahun 2024

Ir. Supoyo praktisi tambang yang pernah menjabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Ahmad Syaifudin Ketua Forkompeta (Forum Komunitas dan Pemerhati Tambang) Jawa Timur.

Ditambahkan, moderator DPN Seri 6, Agung Santoso, mengungkapkan hasil diskusi publik di tindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi.

“Nantinya rekomendasi ini akan kami berikankepada Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo dengan tembusan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menkeu, Kapolri, Panglima TNI, KPK,” pungkas Agung Santoso.

[Agung]

(As/Mondes)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini