Pj Bupati Serahkan 4 Ranperda Jepara untuk Dewan

JEPARA – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyerahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Jepara untuk dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara.

Ranperda tersebut diserahkan, Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta, saat rapat paripurna penyampaian empat ranperda, Senin 28 Agustus 2023 di Gedung DPRD. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Junarso, bersama Pratikno dan Nuruddin Amin.

Baca Juga

9 bulan  lalu

DPRD Pati: Penggunaan APBD Jangan Boros-boros!

297 mondes

Keempat ranperda tersebut adalah pertama, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kedua, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketiga, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan keempat Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.

Proses pembentukan pansus itu sempat diskors setelah nama anggota fraksi-fraksi dibagi ke dalam empat pansus. Skors diberikan untuk memberi kesempatan anggota pansus memilih pimpinan pansus masing-masing.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Dona Aulia Peraih Medali di Asian Games Dapat Bonus Rp10 Juta dari Pj Bupati Jepara

735 Dian A.

Hasilnya, Padmono Wisnugroho terpilih sebagai Ketua Pansus I dengan wakil Moh. Siroj. Pansus II memilih ketua dan wakil ketua Arofiq serta Miftahurr Roqib.

Sementara Agus Sutisna dan Akhmad Faozi terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Pansus III. Sedangkan Pansus IV diketuai Ahmad Shilikhin dengan wakil ketua Nur Hidayat.

Edy mengatakan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diajukan seiring kewajiban Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menangani permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

“Untuk mendukung penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, perlu pengaturan mengenai pembinaan, tugas dan wewenang, pendanaan dan pembiayaan, hingga kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha, dan peran masyarakat yang akan diatur dalam ranperda ini,” ujar Edy.

Terkait Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kata Pj Bupati, penyelenggaraan pendidikan di daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman.

Rancangan regulasi daerah ini merupakan tindak lanjut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

“Yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran pendidikan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan, sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangannya telah terpenuhi,” kata Edy Supriyanta.

Sementara Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diajukan terkait denda administratif bagi penduduk WNI dan WNA yang perlu dihapus.

Sedangkan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024, diajukan seiring dinamika perlunya dukungan anggaran dalam setiap tahapan pelaksanaan pesta demokrasi.

Editor: Harold Ahmad