Gubernur Ahmad Luthfi Desak DPRD Jateng Percepat Raperda Perlindungan Pekerja Informal

SEMARANG – Mondes.co.id | Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong kepada DPRD setempat agar melakukan percepatan penyusunan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal di wilayahnya.

Baca Juga

5 bulan  lalu

GBI Semampir Jadi Lokasi Pengungsian Warga Terdampak Banjir

282 Singgih Tri

Dengan aturan itu, lanjut dia, maka pekerja informal memiliki payung hukum mengenai perlindungan kinerja, jaminan sosial, dan lainnya.

“(Raperda) ini harus segara dibahas dan diselesaikan, sehingga kita punya payung hukum,” katanya

Dikatakan dia, pendataan jumlah pekerja informal di Jawa Tengah juga perlu dilakukan.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Peringati Hardiknas, Guru Diminta Tak Egois Kejar Karier Pribadi

1146 mondes

Menurutnya, adanya data tersebut memudahkan untuk memberikan bantuan hukum, bantuan akses modal, hingga bantuan terkait kesejahteraan lain agar tepat sasaran.

“Kalau ada datanya lebih gampang nanti untuk intervensi bantuan,” jelasnya.

Melalui Raperda itu, Luthfi berharap, poin-poin aturannya dapat melindungi pekerja informal di Jawa Tengah.

“Harapannya kita punya aturan yang jelas dari aspek penegakan hukum maupun perlindungan lainnya terhadap pekerja informal,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ja’far Shodiq, menjelaskan pekerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Tenaga kerja informal memilik kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perkembangan ekonomi, transformasi digital, perubahan pola kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menambahkan, dalam Raperda tersebut nanti juga akan dibahas mengenai pendataan dan perlindungan pekerja informal.

Perlindungan tersebut salah satunya terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Editor; Mila Candra