Disperkim Pati Paparkan Rekomendasi Percepatan Peningkatan Hunian dan Pengurangan Backlog
Foto: FGD di Kantor Disperkim Pati (Mondes/Istimewa)
PATI – Mondes.co.id | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati belum cukup untuk melakukan peningkatan hunian layak pada tahun 2026 ini.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, Ahmad Qosim saat Forum Group Discussion (FGD), kemarin.
Ia memaparkan bahwa keterbatasan anggaran dana, menyebabkan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati tersendat.
Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan kajian-kajian untuk mengoptimalkan anggaran di tahun ini.
“Kendalanya APBD kita (Kabupaten Pati) belum mampu menganggarkan perbaikan Rumah Tak Layak Huni. FGD ini berlangsung beberapa kali dari mulai kita bahas mengenai kawasan perumahan, kemudian kita bahas juga mengenai RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah), potensi-potensi yang menjadi permukiman, potensi zona RTRW. Karena di 2026 ini kita kaji tinjauan RTRW,” ungkapnya kepada awak media usai FGD di Kantor Disperkim Kabupaten Pati.
Pada FGD kali ini, Disperkim Kabupaten Pati akan membuat catatan masukan dari masyarakat, jajaran eksekutif, dan jajaran legislatif.
Dari catatan tersebut, akan menjadi rangkuman, guna membuat rekomendasi.
“Kemudian nanti kami akan membuat nota dinas secara keseluruhan rangkaian FGD, apa masukan dari masyarakat, masukan eksekutif, legislatif. Kemudian, kita rangkum, kita buat rekomendasi,” jelasnya.
Rekomendasi tersebut, di antaranya optimalisasi anggaran percepatan pengurangan angka backlog.
Dalam hal ini, Disperkim Kabupaten Pati berupaya mengatur pola anggaran yang tepat.
“Rekomendasi ini yang sudah kami buat, salah satunya ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk optimalisasi anggaran percepatan pengurangan angka backlog. Kemudian kami secara teknis merubah pola anggaran kaitannya penurunan backlog,” bebernya.
Sebagai informasi, Disperkim Kabupaten Pati menganggarkan Rp17.500.000 per rumah untuk peningkatan RTLH menjadi Rumah Layak Huni (RLH).
Sedangkan, anggaran untuk backlog senilai Rp50.000.000 per rumah.
“Sesuai Perbup yang ada, anggaran RTLH per rumah Rp17.500 ribu, kemudian bangun baru (backlog) itu Rp50 juta. Kalau informasi masih terus kami akan menyesuaikan perubahan Perbup di tahun depan di angka Rp20 juta, sesuai intervensi yang dilalukan Pemerintah Provinsi,” ungkap Qosim.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati di tahun depan akan menuntaskan target peningkatan RTLH menjadi RLH dan pengurangan angka backlog.
Pemkab Pati juga akan menyesuaikan prioritas sesuai intervensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
