Praktisi Intelejen Telah Membaca Sinyal Pengkhianatan di Tubuh Pemerintahan Prabowo
Foto: Presiden RI, Prabowo Subianto saat ditemani Pembina Lindu Aji, Fauka Noor Farid (Mondes/Istimewa) JAKARTA – Mondes.co.id | Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto harus bersusah payah dalam memimpin Indonesia.
Di periode pertamanya memimpin, ada upaya pengkhianatan dari tubuh pemerintahan.
Hal ini telah terhendus ketika unjuk rasa besar pada 2025 lalu.
Praktisi intelejen, Fauka Noor Farid, mengungkap pengkhianatan dari dalam pemerintahan.
Bahkan, mantan personel Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu sudah pernah mengingatkan Presiden tentang adanya tanda-tanda pengkhianatan, sebelum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap kasus yang melibatkan tersangka pejabat Polri.
“Karena di lingkungan terdekat ada orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Saya sudah pernah mengingatkan, dan Pak Prabowo pun tahu risiko dan sudah menyadari ada pengkhianatan di lingkungan beliau. Kegiatan ini sudah terindikasi saat demo pada tahun 2025 tahun lalu,” kata Fauka kepada awak media di Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Menurutnya, Prabowo sudah menyadari bahaya ini.
Apalagi, bahaya itu datang di lingkaran terdekatnya.
“Pak Prabowo pun tidak mengambil langkah gegabah seperti memberhentikan para tersangka dari jabatan yang dapat menimbulkan kegaduhan,” ujar pria yang juga Pembina Organisasi Masyarakat (Ormas) Lindu Aji.
Sebagai informasi, tindakan yang menggemparkan negara itu terungkap pada Selasa, 3 November 2026.
Sejumlah petinggi Polri terlibat dalam aksi penyadapan alat komunikasi Presiden Prabowo.
Upaya tersebut berpotensi mengancam negara Indonesia.
Ia menilai, penyadapan yang seharusnya dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, justru dilakukan untuk keuntungan kelompok tertentu.
Ia memandang, dalam dunia intelijen, penyadapan kegiatan yang kerap dilakukan untuk mencari tahu kelemahan musuh, dengan cara mengumpulkan berbagai informasi terkait.
“Jadi ketika Presiden, pejabat negara disadap itu jangan dipikir hanya untuk menyerang secara pribadi. Kalau informasi ini diberikan kepada musuh bisa mengancam negara,” ungkap Fauka.
“Informasi yang dikumpulkan dalam rentan waktu tertentu ini berbahaya, karena dapat digunakan untuk melakukan manipulasi dan dalam konteks pemerintah dapat membocorkan rencana kebijakan,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memilih Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang baru, yakni Jenderal Suyudi Ario Setyo.
Kapolri pun mendapat tugas besar mengusut kasus yang melibatkan tiga oknum Pati Polri itu, di antaranya eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
“Karena ini menyangkut negara, bukan pribadi Presiden seorang. Terbukti sebelum akhirnya Mabes Polri memberikan pernyataan kemarin tidak ada kegaduhan internal,” pungkas Fauka.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
