Dipimpin Totok Pasopati Porak Poranda, Sudir Santoso: Menghamba Pada Kekuasaan Lebih Nyaman
PATI-Mondes.co.id| Penunjukan Eko Dwi Totok, sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati), karena dianggap sebelumnya mampu mengemban tugas.
Pasalnya, Totok yang berlatar belakang sebagai guru sebelumnya dianggap santun, hanya saja dimasa kepemimpinannya ternyata dijadikan ajang politik dan dibuat menghamba pada pimpinan.
Hal ini disampaikan Sudir Santoso, salah satu tokoh Dewan Pendiri Pasopati Kabupaten Pati kepada wartawan, Rabu (18/8/2021) di kediamannya.
Menurutnya, Pasopati dulu dianggap kritis, dan bisa menempatkan diri sebagai mitra kerja Bupati, bukan sebagai bawahan, karena dalam aturan dijelaskan sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa Kepala Desa (Kades) itu mitra kerja Bupati, bukan sebagai bawahan.
“Sekarang Pasopati seakan-akan dibuat menghamba, dan dibuat seperti bawahan, setiap tahun berjalan, anggaran desa dibuat iuran dengan dalih mengamankan Kades yang salah dan digunakan untuk bayar muspida, ini kan “B*ngs*t, apalagi alasan seperti yang diomongkan jadi operator, tapi ternyata dipotong sekian persen,” terangnya.
Dimasa kepemimpinan Totok, sebagai Ketua Pasopati, Kata Sudir dianggap hancur lebur, dan porak poranda, karena di masa jabatannya dibuat mengabdi, dan dibuat menghamba dengan kekuasaan dari kabupaten dan Provinsi hanya untuk kepentingan individu dan kelompok.
“Pasopati seharusnya dibuat untuk mengkritisi kinerja bupati, selaku mitra kerja, tapi sekarang seakan-akan dibuat menghamba,” katanya.
Saat ini, masa jabatan Ketua Pasopati sudah selesai, hanya saja belum dibentuk Ketua Pasopati yang baru, dan infonya masih menunggu restu dari Bupati, padahal yang perlu dipahami, bahwa Bupati tidak punya kewenangan untuk mengintervensi Pasopati,
“Pasopati dibentuk ini untuk bisa memberi masukan ke Bupati atas kebijakan yang dianggap tidak sesuai, karena disitulah Pasopati bisa memberi masukan, bukan untuk menghamba,” cetusnya.
(Hdr/Mondes)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar