Diduga Sarat Penyimpangan, Revitalisasi Pasar Kayen Baru Dikerjakan Asal-asalan

PATI-Mondes.co.id| Pengelolaan pasar kayen baru yang dibangun tahun 2018 bantuan dari pusat nampaknya tidak dikelola secara maksimal. Pasalnya, Pasar yang terlihat masih baru dan belum ditempati oleh pedagang namun saat ini sudah terlihat rusak parah.

Amatan media, Sejumlah lapak pedagang terlihat banyak keramik yang terkelupas, bahkan keramik lantai dan 2 lapak sudah hancur porak poranda. Padahal pasar itu belum selesai dibangun dan baru saja dilakukan penyerahan dari Kementrian ke Pemerintah Kabupaten.

“Iya mas, ada orang yang merusak, tapi saya tidak tahu alasannya apa,” ungkap salah satu pekerja kebersihan kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ironisnya lagi, Dalam pekerjaan pembangunan pasar, diduga ada penyimpangan. Hal itu terbukti untuk lantai keramik dan lapak terlihat banyak yang berlobang dan rapuh, bahkan kios-kios ruko, untuk pintunya juga banyak yang rusak, diduga pekerjaan pembangunan pasar yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah itu dibuat asal-asalan, demi untuk mencari keuntungan yang besar.

“Ini kan pasar baru, belum ditempati lagi, tapi bangunannya sudah banyak yang rusak dan terlihat rapuh, ada indikasi proyek yang dikerjakan asal-asalan dan syarat dengan penyimpangan,” kata salah satu warga yang kebetulan berada di sekitar pasar.

Sementara Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Hadi Santoso melalui Kasie Pengembangan Dan Pemeliharaan Disdagprin Widio mengatakan, Kerusakan pasar kayen itu kemungkinan ada yang merusak, hanya saja itu belum bisa dipastikan betul apa tidaknya, karena dinamika di Kayen itu tidak diketahui.

“Dulu di pasar itu yang dipasang handle krans sama saniter stanlis semua, dan waktu itu saya cek dengan tim dari Kejaksaan juga masih ada, namun beberapa bulan kemudian sudah hilang semua,” ujarnya. Selasa, (17/11/2021).

Selain itu, Untuk pembangunan pasar Kayen sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Al hasil terdapat temuan sebesar Rp 600 juta.

“Pemerintah pusat sudah menyerahkan ke kami, namun karena kita terkendala anggaran, sehingga belum bisa memperbaiki secara keseluruhan,” tandasnya.

(Hdr/Mondes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.