Berbagai Laporan Masyarakat Soal Kasus Ndholo Kusumo, Ini Tanggapan Polresta Pati

PATI – Mondes.co.id | Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati, Kompol Dika Hadian Widyaama buka suara terkait laporan kasus kekerasan seksual.

Ia menyampaikan, jika masyarakat hendak melaporkan segala tindakan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, maka bisa melapor ke Polresta Pati.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Jemaah Haji Pati Pulang Mulai Pekan Depan, Catat Tanggalnya

572 Singgih Tri

Pihak Polresta Pati menjamin setiap laporan akan ditangani secara serius.

“Ada laporan, dari luar pondok maupun dalam pondok akan kami akomodasi seluruh laporan. Saya yakin keluarga korban pasti kalau mengalami menyampaikan ke kami,” ungkapnya saat diwawancarai awak media, kemarin.

Ketika ditanya seputar pihak yang membekingi Ponpes Ndholo Kusumo, pihaknya membantah dengan tegas.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Persipa Tak Terkalahkan di Partai Home, Pelatih Bhayangkara: Mereka Superior di Kandang 

474 Singgih Tri

Polresta Pati berkomitmen akan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual di lingkungan Ponpes tersebut.

Serta, tak akan gentar menghadapi tokoh di balik tindak kejahatan yang mau melindungi pelaku.

“Saya pastikan kita satu tujuan. Mau bekingan siapa, kita akan proses, saya pastikan itu,” tegasnya.

Menanggapi usulan netizen terkait hukuman kebiri, ia meluruskan adanya kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia menjelaskan jika tugas kepolisian menggali kasus dengan menemukan bukti-bukti untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan maupun kejaksaan.

“Kalau polisi kita tugasnya di ranah hukuman pidana untuk menemukan tersangka, vonis tetap di hakim dan jaksa di pengadilan yang memutuskan. Kami hanya menyediakan bukti untuk disediakan di meja hijau,” tuturnya.

Sebagai informasi, tersangka akan dikenakan Pasal 76E Juncto Undang-Undang (UU) Nomor 82 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Kemudian, dikenakan Pasal 6C Juncto 15 Ayat 1E UU Republik Indonesia (RI) Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

Editor: Mila Candra