Sensus Ekonomi Rembang Sasar Seluruh Sektor Usaha, BPS Imbau Warga Tak Ragu Beri Data Akurat

​REMBANG – Mondes.co.id | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Acara yang digelar di salah satu Hotel di Jalan Jend. Sudirman No. 8, Rembang tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kenalan dengan Diana, Food Vlogger yang Selalu Update Info Kuliner Pati

1115 Singgih Tri

Agenda tiap dekade ini berskala nasional dan bertujuan untuk memperoleh potret menyeluruh mengenai struktur, serta karakteristik perekonomian di tingkat daerah maupun nasional.

​Kepala BPS Kabupaten Rembang, Jubaedi, menyatakan bahwa dalam menyukseskan agenda besar ini, pihak BPS telah menerjunkan ratusan petugas yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang.

​”Kami telah mengerahkan sebanyak 712 petugas lapangan yang terlatih. Saat ini, mereka tengah melaksanakan pendataan secara langsung atau door-to-door ke masyarakat, pelaku usaha, hingga entitas bisnis atau perusahaan skala besar di wilayah Kabupaten Rembang,” terang Jubaedi selasa (23/6/2026).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Forkopimcam Kudus Kota Gelar Touring Kamtibmas Sambut Tahun Baru Hijriah

611 Harold

​Menurut Jubaedi, rangkaian Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Rembang sebetulnya sudah bergulir secara bertahap sejak Mei 2026.

​Tahap awal Mei 2026, BPS melakukan mekanisme pembagian (broadcast) kuesioner yang ditujukan khusus kepada perusahaan-perusahaan skala besar melalui surat elektronik (email).

Melalui metode ini, pelaku usaha besar diharapkan mampu mengisi instrumen kuesioner secara mandiri dengan memanfaatkan tautan CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

​Tahap Lapangan mulai 15 Juni 2026, Petugas mulai bergerak secara serentak untuk melakukan penyisiran dan pendataan langsung (door-to-door).

​Jubaedi menegaskan bahwa cakupan pendataan lapangan ini bersifat menyeluruh tanpa pengecualian.

“Petugas kami mendata seluruh bangunan, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, serta bangunan yang difungsikan untuk kegiatan usaha maupun non-usaha,” imbuhnya.

Hingga akhir pekan pertama, akumulasi progres pendataan dilaporkan telah menyentuh angka kisaran 5 persen.

​​Sebagai bagian dari modernisasi statistik, Sensus Ekonomi 2026 sepenuhnya mengadopsi sistem digital berbasis CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

Sistem ini mewajibkan petugas menginput data hasil wawancara secara real-time melalui gawai (smartphone) atau tablet.

​Jubaedi mengakui, pada minggu pertama pelaksanaan, dinamika lapangan menuntut adanya penyesuaian teknis.

Selain kendala geografis dan tingkat respons masyarakat, para petugas juga masih dalam tahap pembiasaan menggunakan aplikasi pendataan resmi bernama Fasih.

​”Ada proses adaptasi sistem yang harus dilalui oleh petugas di lapangan. Aplikasi pendataan yang kami gunakan bernama Fasih. Kami optimis pada minggu-minggu berikutnya, kemampuan teknis petugas akan semakin fasih dan lancar sehingga proses wawancara dengan responden berjalan lebih efektif,” papar Jubaedi.

​Sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kendala sosial, pihak BPS telah menginstruksikan seluruh jajaran petugas lapangan untuk wajib melakukan koordinasi kelembagaan terlebih dahulu dengan kepala desa, perangkat desa, serta ketua RT/RW setempat sebelum memulai pendataan.

​Menanggapi isu keamanan dan kenyamanan masyarakat saat didatangi petugas, Kepala BPS Rembang mengimbau warga agar tidak ragu memberikan data yang akurat.

Setiap petugas BPS yang diterjunkan dipastikan memiliki atribut legalitas yang lengkap dan dapat diverifikasi

Di antaranya, meliputi ​surat tugas resmi yang dikeluarkan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, juga rompi kerja khusus berwarna hitam dengan tulisan penanda identitas “Petugas Sensus Ekonomi” yang mencolok di bagian punggung.

Selanjutnya, kartu identitas (Id Card) dengan kartu pengenal resmi yang memuat kode matriks (barcode) unik.

​”Kami meminta masyarakat untuk proaktif memeriksa legalitas petugas. Silakan pindai (scan) barcode yang tertera pada id card mereka menggunakan ponsel. Kode tersebut akan langsung menghubungkan masyarakat ke sistem verifikasi identitas resmi BPS, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah petugas sah Sensus Ekonomi 2026,” tegas Jubaedi.

​Di akhir keterangannya, Jubaedi berharap dukungan penuh dari segenap elemen, mulai dari Pemerintah Kabupaten Rembang, asosiasi usaha, pelaku UMKM, hingga rekan-rekan media massa, demi tercapainya kesuksesan sensus ekonomi ini.

Data yang akurat dan kredibel dinilai akan menjadi landasan krusial bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Rembang di masa depan.

Editor; Mila Candra