PGSI Pati Turut Aksi di Depan Gedung DPR RI

JAKARTA – Mondes.co.id | Ratusan guru yang tergabung dalam Pengurus Daerah (PD) Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Pati turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi.

Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (20/5/2026).

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pengurus Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia Cabang Jepara Resmi Dilantik 

1177 Dian A.

Dimulai sejak pukul 08.00 WIB, membawa misi besar terkait reformasi menyeluruh tata kelola dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Pengurus PD PGSI Kabupaten Pati bidang Informasi dan Komunikasi, Mohamad Ulinnuha, menyatakan bahwa kehadiran kurang lebih 100 personel dari Pati ini, merupakan bentuk solidaritas.

Sekaligus perjuangan nyata, demi nasib para pahlawan tanpa tanda jasa, khususnya di sektor swasta.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Agung Bagus Kade Kusimantara Jabat Kajari Jepara Baru

314 Dian A.

“Kami memberangkatkan sekitar 100 personel dari Pati untuk bergabung dengan rekan-rekan guru dari seluruh Indonesia. Kehadiran kami di depan gedung parlemen hari ini membawa suara hati para guru yang selama ini merasa terfragmentasi oleh sistem tata kelola yang rumit dan tidak berkeadilan,” ujar Mohamad Ulinnuha di sela-sela aksi.

Satu Sistem Terpadu: “Guru Indonesia”

Ulinnuha menjelaskan, salah satu tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah dan DPR RI segera melakukan amandemen undang-undang pendidikan.

PGSI mendorong lahirnya satu sistem terpadu dalam pengelolaan guru yang dilebur menjadi satu wadah regulasi nasional.

“Kami menuntut adanya penyederhanaan sistem melalui amandemen UU Pendidikan. Kita butuh satu sistem terpadu yang kami sebut sebagai Guru Indonesia. Tidak boleh lagi ada sekat-sekat birokrasi yang membingungkan dan justru mempersulit administrasi, serta peningkatan kualitas guru,” tegas Ulinnuha.

Selain penyederhanaan sistem tata kelola, isu kesejahteraan dan kesetaraan menjadi poin krusial yang digaungkan massa aksi.

Jajaran guru ini juga menyoroti masih tajamnya jurang pemisah atau ketimpangan perlakuan yang diterima oleh guru swasta dibanding guru negeri.

“Poin penting lainnya yang kami perjuangkan hari ini adalah penghapusan ketimpangan perlakuan antara guru negeri dan guru swasta. Di lapangan, kontribusi guru swasta sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun perhatian dan kesejahteraan yang diterima masih jauh dari kata setara. Diskriminasi ini harus dihentikan,” tambah Ulinnuha.

Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua Umum PD PGSI Kabupaten Pati, H. Sunoto.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan ini dan sepakat bahwa perubahan mendasar melalui regulasi tunggal adalah harga mati untuk menyelamatkan masa depan profesi guru.

“Apa yang disampaikan oleh bidang Infokom (Ulinnuha) adalah sikap resmi organisasi. Kami di jajaran pengurus harian menegaskan kembali bahwa amandemen UU Pendidikan untuk menciptakan satu sistem ‘Guru Indonesia’ adalah kebutuhan mendesak. Kita tidak bisa lagi berjalan dengan sistem yang tumpang tindih,” ungkap H. Sunoto.

Aksi yang berlangsung dengan tertib dan damai di sepanjang Jalan Gatot Subroto ini diharapkan dapat langsung didengar oleh para wakil rakyat di DPR RI dan pemangku kebijakan di pemerintahan pusat.

Dengan begitu, reformasi tata kelola guru dapat segera direalisasikan, demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih maju.

Editor; Mila Candra