Puluhan Milyar Ngendap, Belasan Ribu KPM di Pati Belum Terima Dana Bansos

PATI-Mondes.co.id| Persoalan dana Bantuan sosial (Bansos) yang belum tersalurkan sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2021 patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini dana Rp 10,6 milyar lebih Bansos BPNT, PKH, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum bisa tersalurkan, disinyalir dana masih ngendap di bank BRI cabang Pati.

Diketahui, sebanyak 15.262 KPM (Keluarga penerima manfaat) belum menerima penyaluran bansos baik dari BPNT (bantuan pangan non tunai) maupun PKH (program keluarga harapan). Sebelumnya (2/9), seluruh TKSK di Kabupaten Pati bersama BRI cabang pati telah melaksanakan Rekonsiliasi tehnis penyaluran bansos sembako BPNT serta bantuan PKH.

Persoalan ini dikarenakan BRI selaku bank penyalur terlambat mendistribusikan KKS kepada KPM BPNT maupun PKH. Hal ini yang menyebabkan KPM tidak bisa melakukan transaksi walaupun saldonya sudah terisi sampai dengan batas waktu pemanfaatan dana program sembako yang telah ditentukan yakni 90 hari.

Sementara Pemerintah Kabupaten Pati telah melayangkan surat kepada Pimpinan BRI sehubungan dengan hal tersebut (6/9). Surat yang di tandatangani Bupati Haryanto tersebut, meminta agar Pimpinan BRI selalu koordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan melaporkan realisasi pembelanjaan KPM, BPNT dan PKH yang belum diterima masyarakat. Surat yang ditembuskan ke Menteri Sosial dan Gubernur Jateng ini, meminta untuk segera menyalurkan bantuan tersebut, sebagaimana data terlampir.

Menanggapi persoalan itu, Wakil rakyat dari Fraksi Demokrat yang juga koordinator komisi D DPRD Kabupaten Pati, Jony Kurnianto membenarkan adanya dana bansos yang belum tersalurkan. Guna mengetahui kejelasan, Bupati dan Ketua DPRD telah melakukan pemanggilan Dinas Sosial dan pimpinan BRI cabang Pati untuk mengadakan rapat guna memastikan penyebab apa yang sebenarnya terjadi.

“Pihak BRI menklaim, jika pihaknya sudah menyalurkan semua dan hanya tinggal 10% yang belum tersalurkan, dari pernyataan tersebut kemudian kita kejar, jangankan 10%, 1% pun tetep akan kita kejar karena itu hak masyarakat yang kurang mampu, apalagi disaat serba susah seperti sekarang, ditambah Pandemi yang belum kunjung usai,” kata Jony Kurnianto di Kantor DPC Partai Demokrat. Selasa (28/9/2021).

Lebih lanjut Ketua II DPRD Pati menuturkan, hingga saat ini penyaluran bansos belum ada laporan. Dirinya menyesalkan hal ini, karena ini hak masyarakat dan harus segera di berikan. Dirinya juga meminta pihak Dinsos dan BRI untuk mengadakan koordinasi setiap bulan agar kejadian semacam ini tak terulang kembali.

“Kami meminta BRI dan Dinas Sosial Bekerja cepat guna mengatasi persoalan ini, rakyat sudah menunggu bantuan apa yang diberikan negara saat ini, jangan malah uang di endapkan hingga beberapa bulan seperti itu,” ungkap Jony.

Selain itu, Jony Kurnianto sebagai wakil rakyat yang ada di DPRD dari fraksi Demokrat ini mengusulkan agar pihak terkait terus mengevaluasi persoalan ini, Dinsos dan BRI harus mengadakan koordinasi setiap bulan.

“Jangankan 15 ribu PKM, ada di salah satu Kabupaten di Jatim yang hanya 7 ribu KPM belum tersalurkan saja Menteri Sosial Bu Risma marah-marah, lha ini di Pati justru 15 ribu lebih, Awas jangan sampai rakyat marah,” ujarnya mencontohkan daerah lain yang terkena sidak Kemensos beberapa waktu lalu.

Dirinya berharap, segeralah disalurkan jangan ditunda – tunda lagi. Persoalan bantuan jangan seenaknya sendiri. Rakyat ini berharap penuh dalam situasi sulit sekarang.

“Kita sebagai anggota dewan kena Refocusing dan di pangkas sehingga kita tidak bisa pergi kemana-mana saja memaklumi, masak hak rakyat yang diberikan untuk membantu kesulitan dalam menghadapi situasi pandemi harus di tunda-tunda,” tandasnya.

(AS/Mondes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.