Petani Pundenrejo Kembali Geruduk Kanwil ATR/BPN Jateng
Foto: Petani Pundenrejo menggelar unjuk rasa di depan Kanwil Kementerian ATR/BPN Jateng. (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Sejumlah petani asal Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun) menggeruduk Kantor Wilayah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kota Semarang, hari ini, Selasa (16/7/2024).
Aksi petani yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang berlangsung pada pukul 13.00 sampai 16.30 WIB.
Mereka menuntut agar Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah segera menyelesaikan konflik agraria antara petani setempat dengan PT Laju Perdana Indah atau yang familiar disebut Pabrik Gula (PG) Pakis.
Berbagai langkah ditempuh sebagaimana menuntut pengembalian lahan untuk dikelola petani. Bahkan mereka rela berpanas-panasan dari Kabupaten Pati menuju Kota Semarang untuk memperjuangkan hak.
Dalam aksi unjuk rasa, petani melakukan audiensi bersama pihak Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah. Audiensi tersebut pun tidak ada solusi yang berpihak kepada petani.
Menurut tim pendamping hukum, Abdul Kholiq mengatakan bahwa petani masih gigih memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun berkali-kali memperoleh arogansi dari pihak PG Pakis, tetapi mereka tidak takut menghadapi ancaman dari korporasi tersebut.
Di sela-sela aksi ia menyampaikan bahwa petani mendapat represifitas dengan pengrusakan spanduk perjuangan saat sebagian dari mereka berunjuk rasa di Kota Semarang.
“Hari ini dirusak lagi (spanduk), untuk saat ini warga masih mendiskusikan melakukan upaya apa. Peristiwa pengrusakan dilakukan dari security dan beberapa karyawan PG Pakis,” ucapnya saat dimintai keterangan awak media.
Sebelumnya, tindakan tersebut sudah dilakukan oleh para karyawan pihak PG Pakis, namun warga tetap memasang spanduk perjuangan walaupun seringkali dirusaki.
Menurutnya, petani Desa Pundenrejo masih semangat memperjuangkan lahan yang mereka garap, meski belum ada support dari pemerintah desa (Pemdes) setempat.
“Pihak desa sampai sekarang belum ada keberpihakan ke warga secara langsung menemani perjuangan warga,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
