Kebijakan Pemerintah Provinsi Menuai Sorotan

TIDORE-Mondes.co.id| Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong Kota Sofifi sebagai daerah khusus percepatan pembagunan mendapat soroton dari berbagai pihak,

Sorotan itu muncul bukan hanya di kalangan masyarakat namun dari pihak Kesultanan Tidorepun angkat bicara dalam persoalan.

Pihak Kesulatan Tidore meminta kepada pihak Mendagri melalui Rokomendasi untuk tidak mengabaikan dua Kecamatan diantaranya Kecamatam Oba dan Oba Selatan dalam kawasan khusus percepatan pembagunan

Sikap dan Ketegasan yang di lakukan oleh pihak Kesultanan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang ada di Kecamatan Oba.

Ketua DPK KNPI Kecamatan Oba Masdar Hi. Ahmad menyampaikan bahwa, rekomendasi yang di keluarkan oleh pihak Kesultanan Tidore ke Mentri Dalam Negeri merupakan nawaitu yang tulus dan cinta kepada suluruh Rakyat di Kecamatan Oba,

“ini merupakan niat yang suci dari jou Sultan untuk membela hak-hak rakyatnya yang di zolimi”.  Ucap Masdar.

Lanjut Masdar, ada 6 poin dari isi rekomendasi itu ke kemendagri , dan dari 6 poin itu juga tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, diantaranya Sofifi sebagai Ibu Kota Pronvisi yang mencakup 4 Kecamatan yang ada di Oba (Kaiyasa sampai Nuku).

“Penjelasan yang di tuangkan dalam rekomendasi itu sangatlah jelas dan tidak perlu di perdebatkan lagi”. Pungkasnya

Kebijakan yang di lakukan oleh pihak Kesultanan Tidore inilah mendapatan dukungan penuh dari suluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan.

Masyarakat Oba merasa bersyukur atas apa yang di lakukan oleh pihak Kesultanan Tidore,  sekalipun hanya sekedar rekomendasi namun itu sangatlah berharga,

Bagi DPK KNPI Kecamatan Oba apa yang di lakukan oleh pihak Kesultanan Tidore merupakan niatan yang suci dan penuh rasa tanggung jawab atas apa yang menjadi keluhan rakyatnya sendiri,

“Rekomendasi menjadi sebuah jawaba bagi kami”. Jelas masdar

Menerutnya lagi, apa yng di lakukan oleh pihak Kesultan merupakan kecintaan kepada masyarakat yang ada di daran Oba.

“Kami berharap rekomendasi yang di keluarkan oleh pihak Kesultanan tidak di abaikan oleh Mendagri”. Tutupnya.

(Kd/Hdr/Mondes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.