Hak Angket DPRD Pati Soal Perades, Om Bob : Saya Yakin Tak Akan Terjadi

waktu baca 3 menit
Kamis, 21 Apr 2022 14:25 0 3 mondes

PATI – Mondes.co.id | Puluhan calon Perangkat Desa (Perades) kembali wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Hal ini karena para calon Perades menduga banyak menemukan kejanggalan dalam hal sistem teknologi saat ujian CAT.

Pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk membuat hak angket soal perselisihan Perangkat Desa (Perades) banyak diragukan. Hal itu disampaikan Slamet Widodo, salah satu Pemerhati Kebijakan Publik kepada wartawan, Kamis (21/04/2022).

Menurutnya, untuk melaksanakan hak angket itu tidak mudah, sebab harus disetujui minimal 3/4 dari anggota DPRD. Sementara dari 3/4 itu tidak akan semuanya anggota DPRD menyetujui.

“Saya yakin hak angket itu tidak bakal jadi. Karena kalau saya lihat ini hanya bergening alias into into saja. Meskipun sebenarnya hak angket itu hak DPRD yang diatur dalam UU,” ujarnya.

Persoalan ini apa yang menjadi pertanyaan. Apa yang akan di hak angketkan, siapa yang mau di hak angketkan. Apakah Bupati, apakah panitia pelaksana, atau apakah Unisbank.

“Setau saya kalau terkait hak angket itu pasti Bupati, sementara syarat 3/4 anggota dewan itu siapa yang mau tanda tangan. Sedangkan dari pernyataan salah satu anggota DPRD hanya 3 fraksi yakni PDIP, PPP, dan NKRI, lalu apakah dari PDIP sendiri semuanya akan tanda tangan, kan belum tentu, dan hak angket itu tidak akan mungkin,” sindirnya.

Lebih lanjut, Widodo yang akrab disapa om Bob itu juga menanyakan soal hak angket itu nanti tujuannya kemana. Sementara dalam proses test bersama Unisbank yang dilaksnakan di UTC itu sudah selesai dan berjalan lancar, bahkan untuk nilainya juga sudah ada. Meskipun itu belum disampaikan secara resmi.

“Sepengetahuan saya, rata-rata Perades yang dibawa oleh kades itu lolos, dan secara UU untuk Kades ini juga membutuhkan Perades, dan SK nanti dari Kades, lalu apa yang mau di hak angketkan,” timpalnya.

Pengisian Perades ini semuanya sudah dibicarakan sejak 2020 lalu. Pernyataan DPRD yang ingin menunda tahapan Perades beberapa waktu lalu, tidak digubris oleh eksekutif itu dianggap wajar. Ini semua karena eksekutif sudah mempelajari psikologis legeslatif.

“Pemkab tidak salah, sebab anggaran sudah diberikan, jadwal juga sudah diumumkan, kalau sekarang dibilang nabrak pembuktiannya darimana. Kan jelas tidak bisa dengan kata-kata. Sebab Perbup yang berkaitan dengan pihak ke 3 bila dikatakan salah seharusnya melalui PTUN. Sebab yang memutuskan itu salah atau benar adalah pengadilan PTUN,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dalam pertemuannya dengan puluhan calon perades diruang rapat paripurna menegaskan akan mengawal pengaduan soal Perades yang disampaikan oleh masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, gejolak nilai ujian tes CAT perades di semarang diduga banyak kejanggalan ini tentu akan kita kawal betul persoalan tersebut,” ujarnya.

(Dn/Mondes)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *