PATI-Mondes.co.id| Bursa pemilihan Calon Ketua Paguyuban Solideritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) nampaknya akan menjadi ajang bola panas bagi para kandidat calon yang akan ikut maju bertarung.
Tak tanggung – tanggung, masing – masing calon berupaya menarik simpatik kepada Kepala Desa (Kades), agar dapat terpilih sebagai Ketua Pasopati.
Layaknya pemilihan Legeslatif atau pemilihan Kepala Daerah, para calon yang akan bertarung harus melakukan konsulidasi dan sosialisasi untuk menyampaikan visi misi apabila nantinya terpilih sebagai Ketua Pasopati.
Informasi yang dihimpun media, Bupati yang seharusnya menjadi pengayom dalam pemilihan Ketua Pasopati ternyata tidak tinggal diam. Pasalnya, Bupati diduga meminta salah satu Kades untuk ikut bertarung, dan menunjuk salah satu Kades yang ada kedekatan untuk ikut maju bertarung dalam ajang bursa pemilihan Ketua Pasopati.
Bahkan ironisnya lagi, salah satu calon yang maju dalam melakukan sosialisasi dan konsulidasi harus melibatkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pati untuk ikut melakukan kampanye dalam pemilihan Ketua Pasopati.
“Waktu di tambakromo, salah satu calon Ketua Pasopati, mengajak anggota DPRD untuk ikut melakukan konsulidasi,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan Kamis (16/9/2021).
Bukan hanya itu, para Camat yang seharusnya netral diduga ikut terlibat untuk ikut mengkampanyekan salah satu calon, dan itu dianggap tidak etis, sebab Pasopati adalah wadah organisasi Kepala Desa.
Apabila dalam pemilihan Ketua Pasopati ada keterlibatan dari eksekutif, birokrasi pemerintahan maupun legeslatif, itu jelas pastinya ada kepentingan dari pemangku jabatan.
“Jadi informasinya camat juga disuruh untuk konsulidasi, dan yang jadi pertanyaan ada apa ini, apakah memang ada kepentingan,” tanya sumber itu
Menanggapi hal itu, Slamet W, selaku pemerhati kebijakan publik mengaku sangat prihatin dengan adanya indikasi keterlibatan Bupati, salah satu anggota DPRD maupun dari Camat. Pasopati adalah wadah Kades, jadi tidak seharusnya para pejabat itu terlibat.
“Bupati, DPRD maupun camat harus bisa menempatkan posisinya, jangan campuri wilayah Pasopati, karena itu bukan ranahnya, kalaupun Bupati ingin melibatkan diri, cukup sebagai pengayom, bukan pelaku,” siingkatnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pati Haryanto saat di konfirmasi melalui pesan Whatsapp, terkait rumor yang beredar di masyarakat. Bahkan terheran – heran dan kaget, dengan menjawab secara singkat dengan kata. “Mosok,” jawab Haryanto.
(Hdr/Mondes)
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar