Foto: Pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jateng-DIY (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang turut ambil bagian dalam kegiatan Sosialisasi dan Pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jateng-DIY, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Gradhika Bhakti Praja dan Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah tersebut dihadiri sekitar 250 peserta.
Meliputi unsur Forkopimda Jateng, OPD provinsi, jajaran Satpol PP dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), pengusaha rokok resmi, hingga insan pers.
Dalam agenda tersebut, dilakukan pemusnahan gabungan BKC ilegal hasil penindakan se-Kanwil dan KPPBC Jateng-DIY.
Adapun total barang bukti mencapai 303.514.697 batang rokok ilegal, serta 45.389,18 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis arak Bali.
Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 49,28 miliar dengan nilai cukai sebesar Rp25,33 miliar.
Serta berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp32,60 miliar.
Kepala Satpol PP Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Rembang.
”Kehadiran kami merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai. Peredaran barang ilegal ini sangat merugikan negara dan berdampak langsung pada penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) maupun Pajak Rokok,” ujar Slamet Haryanto usai mengikuti rangkaian acara.
Slamet menjelaskan, di tingkat kabupaten, Satpol PP Rembang terus mengoptimalkan peran aparatur penegak hukum daerah bersama Satlinmas untuk melakukan pengumpulan informasi, operasi gabungan.
Serta sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai larangan memperjualbelikan maupun mengonsumsi rokok ilegal yang memiliki konsekuensi sanksi pidana.
”Upaya pencegahan dan edukasi di tingkat bawah terus kami gencarkan agar masyarakat maupun pedagang memahami ancaman sanksinya. Dengan menekan peredaran rokok ilegal, penerimaan cukai negara akan optimal dan manfaatnya akan kembali ke masyarakat melalui alokasi anggaran DBHCHT,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam laporan kegiatan di tingkat provinsi, sepanjang tahun 2026 (data per 28 Oktober 2026), Satpol PP Provinsi Jawa Tengah bersama Bea Cukai telah melaksanakan 101 kali operasi bersama dengan temuan 157 pelanggar serta mengamankan 2.201.495 batang rokok ilegal.
Langkah ini dinilai krusial, mengingat target pendapatan APBD Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2026 dari sektor Pajak Rokok mencapai Rp2,95 triliun dan alokasi DBHCHT sebesar Rp203,96 miliar.
Rangkaian acara ditutup dengan pemusnahan sampel rokok ilegal secara simbolis oleh jajaran Forkopimda Jateng di halaman kantor gubernur.
Dilanjutkan pelepasan armada truk pengangkut sisa barang bukti rokok ilegal untuk dimusnahkan secara menyeluruh di fasilitas PT Indocement Tunggal Prakarsa, Cirebon.
Editor; Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini