BPBD Rembang Susun Rencana Kontingensi Hadapi Kemarau Ekstrem
Foto: BPBD Rembang gelar FGD Rencana Kontinjensi (Renkon) Kekeringan (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang mulai menyusun dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Kekeringan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau ekstrem pada tahun 2026.
Penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui forum diskusi terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang melibatkan berbagai perangkat daerah, pemangku kepentingan terkait, serta relawan kebencanaan.
Agenda ini berlangsung di Aula BPBD Kabupaten Rembang, kemarin.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menyatakan bahwa dokumen rencana kontingensi ini disusun untuk menjadi pedoman bersama dan panduan operasional dalam menghadapi risiko kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang.
Langkah antisipasi dini ini diambil berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengindikasikan adanya potensi kondisi iklim yang jauh lebih ekstrem pada tahun ini.
“Prediksi dari BMKG menyebutkan potensi El Nino tahun 2026 ini disebut El Nino Godzilla. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan langkah-langkah taktis sejak sekarang,” ujar Luthfi.
Luthfi menjelaskan bahwa fokus penyusunan rencana kontingensi ini tidak hanya terbatas pada penanganan darurat saat bencana terjadi, melainkan juga menekankan pada aspek mitigasi pra-bencana.
Salah satu upaya krusial yang dilakukan adalah memetakan kembali seluruh sumber air yang telah dibangun, melalui program pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
Keberadaan sarana fisik seperti sumur bantuan, embung, dan fasilitas penyediaan air bersih yang tersebar di berbagai wilayah, akan didata secara rinci hingga tingkat desa dan kecamatan.
Hal ini bertujuan agar seluruh infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal saat kemarau tiba.
Sebagai langkah konkret, BPBD berencana mendorong pembuatan bak penampungan dengan kapasitas minimal 10.000 liter pada sumur-sumur bantuan yang memiliki debit air baik.
Penampungan ini nantinya akan berfungsi sebagai titik distribusi air bersih bagi wilayah sekitarnya yang terdampak kekeringan.
Berdasarkan data historis penanganan bencana yang dihimpun oleh BPBD pada tahun 2023 dan 2024, dampak kekeringan masih menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Rembang.
Pada tahun 2024 saja, terdapat 64 desa yang membutuhkan suplai air bersih akibat krisis air yang melanda.
Riwayat penanganan menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang pernah mengalami krisis air bersih.
Kecamatan Sedan tercatat sebagai wilayah dengan volume kebutuhan distribusi air bersih tertinggi, yakni mencapai 1,017 juta liter.
Wilayah lain yang juga mencatatkan permintaan bantuan air bersih dalam skala tinggi meliputi Kecamatan Sulang, Sarang, dan Lasem.
Melalui penyusunan dokumen ini, BPBD Rembang berkomitmen untuk menyamakan persepsi dan standardisasi prosedur operasional di antara seluruh unsur pentahelix.
Meski saat ini kondisi ketersediaan air di sejumlah wilayah terpantau masih relatif aman, BPBD menekankan pentingnya mengantisipasi biaya operasional distribusi, terutama terkait kebutuhan bahan bakar armada tangki.
Di akhir penjelasannya, Luthfi menegaskan bahwa penanganan kekeringan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan transparansi dalam membedah skenario terburuk secara jujur dan objektif.
Sinergi, kolaborasi, dan semangat kemanusiaan menjadi kunci utama agar dampak kekeringan dapat diminimalkan, sehingga kebutuhan dasar air bersih masyarakat tetap terpenuhi sepanjang musim kemarau.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar