Belum Beroperasi, Pengurus KDMP di Rembang Keluhkan Beban Operasional Pakai Uang Pribadi
Foto: Kondisi salah satu KDMP di Kabupaten Rembang (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi baru di tingkat desa, kini justru menuai keluhan dari jajaran pengurusnya sendiri.
Bagaimana tidak, meski koperasi belum berjalan dan belum menghasilkan laba, para pengurus sudah harus merogoh kocek pribadi untuk membiayai seluruh perputaran roda operasional awal.
Situasi pelik ini salah satunya terjadi di wilayah Kabupaten Rembang.
Para pengurus mengaku kewalahan karena harus menanggung semua biaya menggunakan sistem “talangan” pribadi, sementara anggaran resmi dari program tersebut belum kunjung turun atau kejelasannya masih dipertanyakan.
Beban yang harus dipikul para pengurus ternyata tidak hanya urusan administrasi makro, melainkan sudah menyentuh kebutuhan logistik harian kantor sekretariat.
Mulai dari pembelian pulsa listrik (token), alat tulis kantor, hingga rencana pengadaan fasilitas penunjang kenyamanan gedung.
“Bagaimana tidak mengeluh, belum apa-apa semua biaya operasional sudah dibebankan ke kami. Dari biaya pulsa listrik harian, sampai hari ini saja ada rencana untuk pasang AC di kantor pulsa listrik habis harus kami tanggung,” ungkap Ketua Koperasi Desa (Kopdes) Maguan, Anton saat memberikan keterangan di Desa Maguan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.
Menurut Anton, akumulasi biaya-biaya kecil yang terus-menerus dikeluarkan tanpa adanya pos anggaran pengganti, perlahan mulai mencekik keuangan pribadi para pengurus yang terlibat.
Lebih lanjut, Anton membeberkan bahwa tuntutan pekerjaan untuk mengaktifkan KDMP ini sangatlah tinggi.
Pengurus diwajibkan melakukan mobilisasi ke sana-kemari (wira-wiri) guna mengurus kelengkapan legalitas hukum koperasi, membeli materai dalam jumlah banyak, hingga membiayai operasional perjalanan untuk pengambilan armada kendaraan dinas atau inventaris koperasi.
Semua kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi tersebut, sejauh ini sama sekali tidak didukung oleh dana taktis dari pusat program.
“Pengurusan operasional KDMP, mulai dari wira-wiri untuk urusan legalitas, operasional untuk pengambilan kendaraan, sampai beli materai dan lain sebagainya, itu semua menggunakan uang pribadi pengurus,” jelas Anton dengan nada kecewa.
Kondisi ini memicu kekhawatiran kolektif di jajaran kepengurusan.
Sistem talangan yang terus-menerus diterapkan dianggap tidak realistis, mengingat kondisi finansial masing-masing pengurus juga memiliki keterbatasan.
Hingga saat ini, pihak pengurus menegaskan bahwa memang belum ada kucuran anggaran atau modal awal yang dialokasikan khusus untuk membiayai pergerakan awal para penanggung jawab di lapangan.
“Nek nalangin terus, pengurus ora ono duite, ora ono anggarane (Kalau harus menalangi terus, pengurus tidak ada uangnya/tidak ada anggaranya). Lagian dari awal memang pengurus belum ada anggarannya. Kalau untuk ikhlas dan berjuang terus tanpa kejelasan ya berat,” pungkas Anton blak-blakan.
Diharapkan dengan mencuatnya keluhan dari bawah ini, pihak dinas terkait maupun instansi yang menaungi program KDMP di tingkat Kabupaten Rembang segera turun tangan.
Pengurus di tingkat desa berharap ada regulasi yang jelas mengenai dana taktis operasional awal, agar semangat perjuangan membangun ekonomi desa tidak padam di tengah jalan akibat terbentur masalah finansial internal pengurus.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar