Jateng Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

SEMARANG – Mondes.co.id |  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Melalui aturan itu, Pemprov Jateng  berkomitmen untuk mewujudkan target 87 % total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pembuat Hampers Natal di Pati Banjir Orderan

723 Singgih Tri

Prosentase itu sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan Raperda tersebut.

Ditargetkan penyusunanya selesai pada 2027. Dengan begitu bisa jadi panduan dalam pengelolaan luas lahan pertanian yang dilindungi.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Menikmati Lontong Gebyur Keliling, Kuliner Khas Jepara yang Memikat Lidah

1085 Dian A.

“Harapannya perlindungan lahan pertanian bisa terjaga dengan baik,” kata dia saat Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Jawa Tahun 2026 di Hotel Westin Kota Surabaya, baru-baru ini.

Diakui Sumarno, penentuan LBS ini memang menemui kendala di daerah perkotaan.

Karenanya, luasan itu akan dipenuhi dari kabupaten yang lahan pertaniannya lebih luas.

Ia berharap, pemerintah pusat dapat memfasilitasi proses penyusunan RTRW untuk menerapkan LP2B tersebut.

Berdasarkan data yang Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Provinsi Jateng, ada 13 Kabupaten/kota yang sudah memenuhi kualifikasi LP2B 87%.

Meliputi Batang, Demak, Purworejo, Kendal, Banyumas, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Wonogiri, Jepara, Tegal, Semarang, dan Kota Tegal.

Editor: Mila Candra