Pemkab Jepara Defisit Anggaran Rp173 Miliar, Ini Penjelasannya 

JEPARA – Mondes.co.id | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara memberikan penjelasan atas dugaan defisit anggaran sebesar Rp173 miliar.

Defisit ini disebut-sebut disebabkan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Jelang Ngabuburit, Lahan Parkir Pasar Pon Trenggalek jadi Area Pujasera

223 Heru Wijaya

Kepala BPKAD Kabupaten Jepara melalui Kepala Bidang Anggaran, Ardian Danny Saputra, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya akurat.

Ia menjelaskan, defisit yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 merupakan kondisi yang wajar dan sudah ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah.

“Dalam KUA PPAS Perubahan TA 2025 memang terdapat defisit sebesar Rp259.972.363.667. Namun defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp173.972.363.667 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp86 miliar,” jelas Ardian pada Kamis (3/7/2025).

Baca Juga

6 hari  lalu

Pengajian Umum 1 Muharram di Alun-alun Jepara Dihadiri Ribuan Warga

141 Dian A.

Menurutnya, angka Rp173 miliar yang diberitakan sebagai defisit, sebenarnya merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja tahun sebelumnya.

Berdasarkan regulasi, SiLPA tersebut memang harus digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2025.

Selain itu, Ardian menambahkan bahwa kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tidak berdampak terhadap struktur APBD, karena tidak menggunakan alokasi belanja daerah.

“Diskon listrik bukan merupakan pos belanja daerah karena kebijakan tersebut batal dilakukan, sehingga tidak bisa dijadikan alasan atas terjadinya defisit,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penurunan target pendapatan daerah dalam KUA PPAS Perubahan 2025, terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pekerjaan umum.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan sah lainnya justru menunjukkan tren peningkatan.

Dengan adanya penjelasan ini, BPKAD Jepara berharap masyarakat dapat memahami struktur anggaran daerah secara lebih tepat.

Ardian juga mengimbau agar pemberitaan publik disampaikan berdasarkan data dan kerangka regulasi yang berlaku, demi menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Editor: Mila Candra