Tepis Anggapan Jadi Beking Prostitusi, Ketua DPK Lidik Krimsus Pati Angkat Bicara

PATI-Mondes.co.id| Persoalan penutupan tempat karaoke di Pati yang dianggap ilegal masih menjadi ajang perdebatan yang panjang diberbagai elemen masyarakat. Pasalnya, kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam mengatur regulasi dianggap tidak tepat dan sarat dengan politik.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berlaku. Sementara Kabupaten Pati masih berada di level 3 ini akibat belum tercapainya vaksinasi hingga 50%. Sehingga semua tempat hiburan malam seperti karaoke belum diijinkan buka kembali. Namun langkah Pemkab Pati dalam menangani persolan dengan melakukan pemutusan listrik di 49 tempat karaoke dianggap kurang pas.

Menanggapi hal ini, Slamet Widodo Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Pati Lidik Krimsus yang ikut tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Kabupaten Pati, menepis anggapan jika Gerak membekingi tempat prostitusi. Bahkan surat aduan yang dilayangkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 26 instansi lain di bawah naungan pemerintah pusat isinya adalah terkait ketidaksetujuan terhadap pemutusan listrik di tempat karaoke bukan persoalan penutupan prostitusinya.

“Bicara kebijakan, seharusnya pemerintah perlu memperhatikan peraturan, soal pemutusan listrik di puluhan tempat karaoke yang dilakukan Pemkab Pati, adalah tindakan yang melanggar hak para konsumen, disini kita bicara aturan saja, lalu kemana UU perlindungan konsumennya. Setau saya PLN bisa memutus secara sepihak apabila konsumen selama tiga kali berturut turut tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar tagihan PLN, sesuai yang diatur dalam ketentuan akan ada pemutusan sepihak, tetapi ini para konsumen memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, artinya itu ada pemasukan untuk negara yang hilang padahal cukup besar apa yang dihasilkan PLN untuk negara dari dampak pemutusan ini,” ungkap Slamet Widodo yang akrab di panggil om Bob ini. Pada, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Bob menegaskan bahwa GERAK tidak pernah mempersoalkan penutupan lokalisasi dan Karaoke yang dianggap ilegal. Bahkan audiensi ke DPRD kemarin (21/10), pihaknya mendesak agar wakil rakyat segera mempertanyakan ke Pemerintah Daerah (Pemda) soal anggaran penangan Covid-19, selain itu dirinya menilai Gugus tugas kurang maximal dalam menangani pandemi di Pati.

“Kalau kita ingat di saat zona merah sampai turun level 2 dan naik lagi di level 3 semua pembatasan, penyekatan jalan, meniadakan hiburan pentas seni, membatasi kegiatan masyarakat, terkesan tak berarti sama sekali untuk menekan penularan Covid-19,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, TNI dan Polri yang ikut berupaya menekan penularan dari zona merah ke level 2 dan saat ini naik lagi ke level 3 karena pencapaian vaksinasi yang masih dibawah 50%. Lantas data yang dikumpulkan mulai dari desa dan jajaran lainnya seperti apa dan berapa jumlah penduduk Kabupaten Pati.

“Jika tanpa adanya kesadaran dari jajaran pemerintahan untuk melakukan sosialisasi satu pintu, melalui desa-desa dengan melibatkan semua unsur mulai dari toga, tomas, perangkat desa, bhabinsa, bhabinkamtibmas, dengan cara dor to dor di masing- masing desa, mustahil target vaksinasi akan segera tercapai, dan manfaatnya agar data yang dibutuhkan lebih akurat dan tepat,” tandasnya.

(Dn/Mondes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.