Saling Tuding Antara Kades dengan Pembina Wisata Pantai Balongan Rembang Soal Dana Ratusan Juta

DISOAL: Suasana Wisata Pantai Balongan Rembang akhir-akhir ini. (Supriyanto/Mondes)

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kasus Kades Pangkalan Rembang, Pemkab Ambil Sikap Tegas

3680 Supriyanto

​Ketegangan ini dipicu oleh mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Balongmulyo, Waroh Purbayanti, serta dugaan ketidaktransparanan dalam tata kelola keuangan objek wisata Pantai Balongan.

​Dalam aksinya, Ali Nasikin membawa lima poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Desa, antara lain menolak kepemimpinan kades yang dinilai arogan, intimidatif, dan sewenang-wenang.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Rembang Memanas! Tim Kampanye Paslon Bupati Saling Serang dan Lapor

689 Singgih Tri

Selanjutnya, meminta audit terhadap bendahara pantai periode 2023–sekarang karena dinilai tidak transparan. Menolak reorganisasi BUMDes dan unit pengelola pantai yang dianggap cacat hukum dan administrasi, serta menuntut pencabutan hasil Musdes 17 Maret 2026. Meminta pengembalian kepengurusan lama sesuai masa jabatan asli hingga tahun 2029.

​Klarifikasi Kades Balongan

​Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Desa Balongmulyo, Waroh Purbayanti menegaskan, perombakan pengurus bukan didasari sentimen pribadi, melainkan respons atas keluhan warga. Ia menyebut adanya dominasi keluarga dalam struktur pengelola lama.

​”Pergantian pengelola itu bukan keinginan pribadi saya, tapi desakan dari warga. Warga menilai pengelola pantai saat ini didominasi oleh kerabat saudara Ali Nasikin,” ujar Waroh pada Minggu 12 April 2026.

​Terkait polemik keuangan, Waroh mengungkapkan bahwa total pendapatan Pantai Balongan sejak 2023 mencapai Rp106 juta.

Namun, hingga saat ini dana tersebut belum sepenuhnya diserahkan ke kas pengelola. Hingga saat ini 50% dana diserahkan kepada bendahara yang baru pada Sabtu 11 April 2026 kemarin. Sisanya masih berada di tangan bendahara lama, menunggu penerbitan SK resmi bagi pengurus baru.

​Waroh juga menyinggung adanya praktik sewa aset yang tidak transparan selama masa pengelolaan Pantai Balongan.

​”Ada prosedur sewa aset yang menyalahi aturan, seperti penarikan tiket pagi dan sore yang tidak masuk kas, hingga sewa kamar mandi di titik ramai yang nilainya bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta per tahun namun tidak terlaporkan dengan jelas,” ungkapnya.

Pembina Pantai Balongan Angkat Bicara

​Di sisi lain, Ali Nasikin memberikan pembelaan terkait tudingan miring tersebut. Ia mengklaim bahwa dana dari penarikan tiket tambahan digunakan untuk kepentingan mendesak yang tidak ditanggung anggaran resmi.

​”Tiket pagi dan sore itu pengelolaannya tersendiri. Dananya digunakan untuk konsumsi tamu, hiburan, konsumsi rapat pengurus, serta kebutuhan operasional lainnya yang tidak dicover oleh manajemen pusat pantai,” jelas Ali.

​Mengenai sewa kamar mandi dan toilet, Ali merinci bahwa dana tersebut telah dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas.

Pada 2023 dana dibawa oleh Ketua BUMDes sedangkan 2024 digunakan untuk membangun toilet di sisi timur, untuk 2025 diserahkan ke kantor desa.

​”Khusus untuk toilet tengah, hasil sewanya dibelikan alat musik organ untuk pantai. Saat itu kami minta pengadaan alat musik ke kades tapi tidak diperbolehkan dengan alasan belum waktunya, maka kami berinisiatif sendiri,” pungkas Ali.

​Konflik internal di Desa Balongmulyo ini kini menjadi sorotan publik. Warga berharap ada audit independen untuk memastikan kebenaran aliran dana Pantai Balongan, mengingat objek wisata tersebut merupakan aset vital bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

​Hingga berita ini diturunkan, situasi di Desa Balongmulyo masih terpantau kondusif. Namun penuh antisipasi menunggu langkah administratif selanjutnya terkait SK pengurus baru.

Redaksi