Ribuan Buruh SPN Rembang Tuntut UMP Berbasis KHL, Ancam Mogok Kerja
REMBANG – Mondes.co.id | Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang bersama Koalisi Militan Buruh Jateng (KOMBAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, kemarin.
Aksi yang dipimpin langsung oleh Emon dan Dalyadi ini, digelar untuk mendesak pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengupahan yang adil bagi para pekerja.
Dalam orasinya, perwakilan buruh SPN Rembang, Dalyadi, menegaskan bahwa Gubernur Jawa Tengah harus segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dengan berlandaskan pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Pihak buruh menyatakan menolak keras segala bentuk formula perumusan upah lain yang tidak mengacu pada standar KHL.
Menurut Dalyadi, nilai upah di Jawa Tengah saat ini masih jauh dari kata manusiawi.
Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka KHL, besaran UMP Jawa Tengah dinilai sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja beserta keluarganya.
”Tujuan kami tidak ada kata lain kecuali untuk kesejahteraan buruh. Nilai upah di Jawa Tengah dinilai tidak manusiawi. Melihat data BPS kebutuhan hidup layak berapa, namun UMP Jateng sangat tidak mewakili kebutuhan hidup layak,” tegas Dalyadi di hadapan massa aksi.
Namun, aksi unjuk rasa tersebut berujung pada kekecewaan di kalangan massa buruh.
Gubernur Jawa Tengah dilaporkan tidak turun langsung menemui para demonstran dan hanya mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menerima perwakilan pekerja.
Kondisi ini memicu kekecewaan karena para buruh merasa aspirasinya tidak didengar secara langsung oleh pimpinan tertinggi di Jawa Tengah.
”Kami buruh Jawa Tengah merasa tidak punya sosok pemimpin yang benar-benar membela rakyat kecil,” ujar Dalyadi.
Menyikapi kebuntuan tersebut, pihak buruh memperingatkan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini.
Dalyadi menyatakan kesiapannya untuk kembali mendatangi Kantor Pemprov Jawa Tengah dengan jumlah massa yang lebih besar.
Opsi mogok kerja massal juga disiapkan apabila tuntutan terkait penetapan upah berbasis KHL tetap diabaikan.
”Kami menegaskan akan kembali dengan massa yang lebih besar. Jika perlu, aksi mogok kerja akan kami lakukan apabila sudah mendapatkan instruksi dari pimpinan atas,” pungkasnya.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
