Pemkab Rembang Kebut Perbaikan Ribuan Unit RTLH 2026 Lewat Pendanaan Multi-Sektor
Foto: Salah satu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Rembang (Mondes/Supriyanto) REMBANG — Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui sinergi lintas sektor.
Pada tahun anggaran 2026, program pengentasan hunian tidak layak ini menargetkan perbaikan sekitar 1.800 unit rumah yang bersumber dari kolaborasi APBD, pemerintah pusat, desa, hingga dunia usaha.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang, Sigit Widyaksono, mengungkapkan bahwa pendekatan keroyok pendanaan ini menjadi kunci untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penanganan RTLH ini dikeroyok dari berbagai sumber pendanaan. Ada APBD, bantuan keuangan pemerintah desa, BSPS dari pemerintah pusat, CSR perusahaan, hingga Baznas,” ujar Sigit, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan data DPKP Kabupaten Rembang, dukungan terbesar pada tahun ini berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat dengan total alokasi mencapai 1.551 unit rumah.
Pelaksanaan program ini berjalan secara bertahap, mulai dari tahap fisik hingga persiapan di tingkat desa.
Selain itu, dukungan juga datang dari anggaran daerah melalui APBD Kabupaten Rembang yang menargetkan 140 unit.
93 unit telah terealisasi hingga September, sementara APBD Perubahan masih menunggu penetapan.
Penanganan juga diperkuat lewat Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) sebanyak 107 unit rumah.
Sinergi penanganan turut melibatkan sektor swasta dan lembaga sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Baznas.
Tercatat kontribusi dari program CSR Djarum sebanyak 16 unit rumah yang tersebar di Desa Labuhan Kidul, Bendo, Landoh, dan Punjulharjo.
Disusul bantuan CSR Bank Jateng untuk 10 unit rumah serta Baznas Provinsi sebanyak delapan unit.
Sigit menegaskan, angka total 1.800 unit tersebut merupakan akumulasi dari target dan realisasi berbagai skema pendanaan, sehingga proses perbaikan di lapangan dilakukan secara berkesinambungan.
Melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, desa, sektor swasta, perbankan, dan lembaga sosial, Pemkab Rembang optimis kualitas permukiman masyarakat dapat meningkat secara signifikan demi mewujudkan hunian yang sehat, aman, dan layak huni.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
