Marak Pengembang Perumahan di Pati, Dewan Imbau Disperkim Cross Check Data

PATI – Mondes.co.id | Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti maraknya pengembang perumahan yang bermasalah.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Puluhan Desa di Jepara Telah Gelar Pilpet, Tercatat 119 Ribu Pemilih 

166 Dian A.

Joni mengatakan, pihaknya meminta Disperkim Kabupaten Pati melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh pengembang perumahan di Pati.

Berdasarkan data sementara, jumlah pengembang perumahan di Pati mencapai 123 pengembang.

“Kami selalu koordinasi dengan Disperkim, jadi kita minta pendataan dulu, pendataan yang sebenarnya sudah ada berapa. Katanya tadi 123 pengembang perumahan, kemudian yang terdaftar berapa, dan yang bermasalah yang kemarin sudah didatangi langsung ke alamatnya,” ujar politisi Partai Demokrat, Kamis, 12 November 2026.

Baca Juga

2 tahun  lalu

The A team 89 Squad Nusantara Pati Berbagi Cinta di Bulan Ramadan

2971 Harold

Dari hasil penelusuran di lapangan, lanjut Joni, ditemukan sejumlah pengembang yang bermasalah.

Bahkan, ada pengembang yang saat didatangi ke alamatnya tidak ditemukan orang maupun perusahaannya.

“Ada juga yang tidak ada orangnya, tidak ada perusahaannya. Nah ini membuat ke depan harus hati-hati,” tegasnya.

Komisi C DPRD Kabupaten Pati meminta Disperkim Kabupaten Pati untuk selalu update data dan memperketat pengawasan terhadap pembangunan perumahan.

“Jadi kami minta di Disperkim untuk selalu update untuk pengawasan di dalam perumahan ini,” kata Joni.

Selain soal pengembang, Joni juga menyoroti belum adanya data rumah kumuh di desa-desa yang bisa menjadi dasar penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pihaknya meminta agar pendataan dilakukan bekerja sama dengan kepala desa, untuk mendata rumah-rumah kumuh yang berpotensi mendapatkan bantuan RTLH.

“Kemarin kita juga minta ke desa-desa untuk pendataan di desa-desa, bekerja sama dengan kepala desa untuk mendata rumah-rumah kumuh yang mungkin nanti bisa juga mendapatkan bantuan RTLH,” jelasnya.

Menurut Joni, selama ini data perdesaan tersebut belum ada, padahal sangat dibutuhkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengetahui secara pasti jumlah rumah yang sudah dibantu dan yang belum.

“Sementara ini kan data perdesaan tidak ada, dan yang kita perlukan ini, sehingga nanti Pemerintah Kabupaten Pati tahu yang sudah berapa, yang belum berapa, di mana saja. Sekarang kan kita tidak bisa melihat, ini yang paling penting,” ujarnya.

Editor; Mila Candra