Ini Alasan Banyak Produk di Pati Belum Bersertifikasi Halal

PATI – Mondes.co.id | Maraknya produk tanpa sertifikasi halal di Kabupaten Pati bukanlah tanpa alasan. Menurut Ali Khumaidi selaku salah seorang pendamping Proses Produk Halal (PPH) Kecamatan Tambakromo saat dikonfirmasi Mondes.co.id, Senin, 9 Oktober 2023, masyarakat khawatir jika tiba-tiba di tengah proses kepengurusan sertifikasi halal dimintai biaya.

Alasan tersebut kerap dilontarkan masyarakat setempat, sehingga membuat mereka takut jika di tengah jalan dikenai biaya tertentu.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Pemkab Bebankan Delegasi Kesenian HUT Pati pada Camat, Luky: Kami Keberatan

306 mondes

“Banyak produk di Pati belum memiliki sertifikasi halal. Di lapangan, orang enggan mengajukan sertifikat halal karena mereka khawatir bahwa meskipun pendaftaran saat ini gratis, nantinya mereka akan dikenai pajak,” ujarnya.

Di samping itu, masyarakat Kabupaten Pati masih menganggap sertifikasi halal tidak hal yang terlalu penting.

“Pun ada asumsi mengapa perlu repot-repot mengajukan sertifikasi halal, padahal bisnis saya sudah sukses dengan banyak pelanggan,” tambahnya.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Korsleting Listrik, Rumah Salamah Hangus Kebakar

1053 mondes

Walaupun demikian, beberapa industri kelas menengah ke atas banyak yang sudah mengantongi sertifikasi halal.

“Ada beberapa yang telah memperoleh sertifikasi halal, namun jumlahnya masih terbatas. Mayoritas dari mereka yang sudah mendapat sertifikasi tersebut merupakan pelaku industri atau pedagang dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi,” ungkap Ali.

Pihaknya terus berupaya mendorong pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal segera mengajukan produknya untuk memperoleh sertifikasi berlabel halal tersebut. Mengingat proses mengurus sertifikasi halal sangat gampang.

Cara mengurus sertifikasi halal dengan membuka aplikasi SiHalal. Pengurusan sertifikasi halal tak dipungut biaya sepeser pun. Mereka akan diberikan batas maksimal hingga 17 Oktober 2024 untuk mengurus sertifikasi halal.

Namun, apabila pengajuan belum dilakukan hingga mencapai batas yang telah ditentukan dalam kebijakan, tindakan tegas akan diberlakukan, termasuk peringatan, penalti finansial, dan bahkan penarikan produk.