Djuhdi: Pasopati Sekarang Tak Lagi Independen Ada Kesan “Diperbudak”

PATI-Mondes.co.id| Gagalnya Eko Dwi Totok dalam memimpin Ketua Paguyuban Solideritas Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati), kembali mendapat kecaman. Apabila sebelumnya kecaman itu muncul dari Sudir Santoso selaku dewan pendiri Pasopati.

Kini salah satu dewan pendiri lagi yang juga mantan Kepala Desa (Kades) Panjunan Djuhdi. WP juga menganggap bahwa Pasopati sekarang ini hanya terkesan dimanfaatkan.

Djuhdi kepada wartawan mengaku, Prihatin apabila sampai saat ini pemilihan Ketua Pasopati belum juga dilaksanakan, apabila ada yang mempersulit dalam proses pemilihan Ketua Pasopati, seharusnya dipanggil dan diajak duduk bersama.

“Kalau ada yang mengulur-ulur atau ada yang mempersulit, siapa yang mempersulit dan siapa yang mengulur, dan itu perlu diajak bicara, maunya gimana, ingat kita bukan oposisi, kita partner kerja kepada pemerintah, apabila pemerintah benar kita laksanakan, kalau salah perlu dikritisi,” ungkapnya, Jumat (20/8/2021).

Menurutnya, Posisi Pasopati saat ini terkesan seperti “Diperbudak”, padahal sebenarnya Pasopati adalah organisasi independent, bukan kepanjangan tangan dari Pemerintah, namun mengatur pemerintah sesuai yang diatur dalam UU.

“Pandangan saya Pasopati terkesan kadang-kadang diperbudak, jangan seperti itu, kita organisasi independent, dan kita bukan kepanjangan tangan pemerintah, kita ini punya prinsip, yang diatur sesuai dengan UU,” katanya.

Posisi Desa atau Kades itu merupakan ujung tombak atau merupakan service publik, segala hal yang tahu di masyarakat itu Kades, sementara Camat, Kabag, Kepala Dinas, bahkan Asisten belum tentu paham.

“Kalau pejabat yang dilihat hanya tulisan, dan yang dipimpin orang pintar, tidak turun dilapangan, tekhnisnya itu desa, mana orang bodoh atau pintar, soal budaya, antropologi dan lain-lain itu yang tahu desa,” cetusnya.

Pria yang pernah mengabdi di Pemerintah Desa selama 36 tahun lebih itu menganggap Pasopati atau Kades sekarang ini hanya terkesan dimanfaatkan ketika ada kepentingan, tapi ketika ada masalah selalu dibiarkan, padahal kalau pasopati itu solid dan orientasinya kepada aturan, maka tidak ada Kades yang kena masalah.

“Pasopati sekarang tidak bisa saling mengayomi, kadang muncul sentimen, strukturnya amburadul, dan sesama rekan tega,” paparnya.

Untuk pemilihan Ketua Pasopati, Lanjut Pria yang terakhir menjabat sebagai Kades tahun 2005 itu menegaskan bahwa untuk pemilihan Ketua Pasopati harus yang memiliki karakter, karena organisasi Pasopati bisa bubar kalau ketua yang dipilih itu tidak punya karakter, dan pemilihan ketua Pasopati tidak harus ada ijin Camat, Bupati, Kabag, atau asisten, karena Pasopati ini paguyuban solideritas para Kades, bukan milik pemerintah atau organisasi non politik.

“Sayang kalau Pasopati ini dibubarkan, dan saya sebagai orang lama dan juga pendiri sangat menyayangkan, karena perjuangan mendirikan pasopati tidak mudah, dan sekarang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan kelompok, dan ingat sesuai ADART, Pasopati ini paguyuban non politik,” cetusnya.

(Hdr/Mondes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.