Bupati Trenggalek Audiensi dengan Menteri LH, Sinergi Atasi Sampah dan Kembangkan Ekonomi Karbon

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Petugas Tindak Kendaraan Parkir Sembarangan di Trenggalek

802 Heru Wijaya

Terkhusus dalam mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, rendah emisi, dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut, mulai dari penguatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

Kemudian juga pengembangan ekonomi karbon, penurunan emisi gas rumah kaca, hingga perlindungan ekosistem pesisir dan kawasan karst di Kabupaten Trenggalek.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Tak Hanya Ali, Joni Juga Kecewa dengan Kinerja Pj Bupati Pati

1256 Harold

“Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah dukungan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah,” sebut Mochamad Nur Arifin.

Sedangkan dukungan yang diharapkan, lanjut dia, meliputi kendaraan operasional persampahan, di antaranya dump truck, arm roll truck, kendaraan pickup, serta kendaraan roda tiga.

Untuk dump truck dan arm roll truck, masing-masing diharapkan dapat memperoleh satu unit armada, disertai dukungan kendaraan pickup dan roda tiga sesuai kebutuhan pelayanan persampahan di daerah.

“Penguatan armada tersebut diharapkan mampu meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah, terutama dalam mendukung pengelolaan sampah dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir,” ujar bupati.

Masih menurut Gus Ipin, sapaan akrab kepala daerah muda ini, audiensi tidak hanya berfokus pada infrastruktur.

Namun juga membahas peluang pengembangan ekonomi karbon melalui sektor persampahan.

Kementerian Lingkungan Hidup pun menyampaikan komitmen untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, khususnya dalam penyiapan dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SURK).

“Dalam skema tersebut, Pemkab Trenggalek menyiapkan BUMD PT JET untuk mengambil peran sebagai pelaku usaha karbon. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan, tetapi juga memiliki potensi nilai ekonomi melalui kontribusinya terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,” jelasnya.

Diuraikan bupati, salah satu program unggulan yang menjadi perhatian adalah “Sangu Sampah”.

Pasalnya, bisa menjadi salah satu aksi nyata yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Melalui manajemen tata kelola yang terukur, aksi-aksi dalam program tersebut berpotensi diperhitungkan.

Baik sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan dikembangkan menuju skema perdagangan karbon sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Dengan pendampingan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemkab Trenggalek berharap potensi penurunan emisi dari sektor persampahan dapat diidentifikasi, diukur, dicatat serta diregistrasikan secara sistematis.

“Sehingga ke depan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah melalui pengembangan ekonomi karbon,” tandas Gus Ipin.

Pembahasan berikutnya, kata suami Novita Hardini itu, menyangkut perlindungan kawasan pesisir.

Terutama melalui rencana rehabilitasi kawasan bekas tambak dengan penanaman mangrove.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menyerap karbon, melindungi wilayah pantai, serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Pengembangan kawasan mangrove juga diharapkan dapat membuka peluang kontribusi daerah dalam aksi mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem.

Selain kawasan pesisir, perlindungan kawasan karst di Trenggalek juga menjadi perhatian penting.

Mengingat, kawasan karst memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang sangat strategis, terutama dalam menjaga sistem tata air dan ketersediaan cadangan air.

Keberadaan kawasan ini menjadi salah satu penyangga keberlanjutan sumber daya air yang dibutuhkan masyarakat.

“Dalam konteks perubahan iklim, perlindungan kawasan karst bukan sekadar menjaga kelestarian bentang alam, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mempertahankan fungsi ekologis kawasan, menjaga cadangan air, serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi risiko kekeringan dan perubahan pola iklim,” pungkasnya.

Editor; Mila Candra