MBG Rembang Wajib Sesuai dengan Standar Kelayakan
Foto; rapat koordinasi bersama SPPI dan SPPG se-Kabupaten Rembang (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan elemen terkait di Rumah Dinas Bupati.
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan tata kelola dan standarisasi kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.
Bupati Rembang, Harno, dalam arahannya menegaskan bahwa aspek kualitas layanan merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran pelaksana untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi standar kelayakan konsumsi serta aspek higienitas.
”Integritas program ini harus dijaga sepenuhnya. Penyelenggara wajib menjamin kualitas makanan agar tetap segar dan layak konsumsi. Selain itu, alokasi anggaran harus diimplementasikan secara akuntabel dengan mempertimbangkan dinamika harga pasar yang fluktuatif,” ujar Bupati Harno.
Terkait teknis pembiayaan, Pemerintah menetapkan standar nominal sebesar Rp10.000 untuk porsi besar dan Rp8.000 untuk porsi kecil.
Penyesuaian secara proporsional akan terus dievaluasi, guna menyelaraskan kondisi ekonomi pasar dengan ketercukupan gizi sasaran program.
Di lain sisi, Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menekankan peran strategis kepala SPPG sebagai representasi aparat pemerintah.
Wabup menginstruksikan penguatan komunikasi inter-lembaga dan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) untuk meminimalisir kendala teknis di lapangan.
Selain aspek administratif, Wakil Bupati mendorong terciptanya ekosistem pangan dan bisnis yang inklusif di sekitar titik layanan SPPG.
“Program ini harus mampu menstimulus dampak ekonomi bagi masyarakat setempat melalui pemberdayaan potensi lokal, sehingga tercipta siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menanggapi dinamika informasi di media sosial, ia mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan melakukan klarifikasi secara santun atas setiap aspirasi maupun keluhan masyarakat.
Senada dengan pemerintah daerah, Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkab dalam membuka ruang dialog.
Ia menekankan pentingnya transparansi informasi mengenai standar harga dan porsi kepada publik.
”Transparansi adalah kunci profesionalisme. Kami mendorong SPPG untuk secara terbuka mencantumkan standar harga agar masyarakat memahami distribusi anggaran yang dilakukan. Pengawasan yang ketat diperlukan guna memastikan program ini berjalan tanpa hambatan regulasi, maupun teknis,” tegas Puji Santoso.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan program MBG yang lebih tertib, berkualitas, dan akuntabel, demi tercapainya target pemenuhan gizi peserta didik di Kabupaten Rembang secara optimal.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar