Posko Makan Bergizi Gratis Harus Ada Penjagaan 24 Jam
Foto: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jebres, Kota Surakarta (Mondes/Dian) SURAKARTA – Mondes.co.id | Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar posko makan bergizi gratis buka 24 jam.
Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jebres, Kota Surakarta, Rabu (8/10/2025).
SPPG tersebut merupakan salah satu dari 84 SPPG di Jawa Tengah yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kita lakukan check recheck, final check, hari ini di wilayah Jebres. Di mana ini SPPG yang sudah mendapatkan SLHS atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi,” kata Ahmad Luthfi usai peninjauan.
Dikatakan, akselerasi untuk penerbitan SLHS terus digenjot Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.
Verifikasi SLHS yang dulu diterbitkan Kementerian Kesehatan, sekarang sudah dapat dilakukan seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota.
Dalam hal ini, lanjutnya, kabupaten/kota dapat melakukan verifikasi terkait kelaikan lingkungan SPPG.
Meliputi inspeksi terhadap makanan untuk dilabkan dalam waktu 1-10 hari.
Kemudian, melatih para karyawan atau personel SPPG terkait cara menjamah makanan dan kandungan gizinya.
Verifikasi tersebut untuk menjamin agar tidak ada lagi anak-anak yang terpapar atau keracunan.
“Ini sudah kita sosialisasikan dan ini kita masifkan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kita,” jelas Gubernur.
Ditambahkan, setiap SPPG juga sudah diarahkan untuk membuat grup yang di dalamnya berisi personel SPPG, perwakilan wali murid, perwakilan siswa, kepala sekolah, termasuk ibu hamil dan menyusui.
Diharapkan akan ada dialog interaktif dan masukan, sehingga menjadikan MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.
“Ini akan kita running terus. Kemarin dari seluruh kabupaten/kota sudah rapat dengan Badan Gizi Nasional. MBG ini adalah program nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Juga bagaimana menggunakan kearifan lokal seperti di Solo ini dengan menggandeng ibu-ibu PKK,” ungkap Ahmad Luthfi.
Posko MBG
Ahmad Luthfi juga menegaskan, seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota sudah diinstruksikan untuk membuat Posko MBG.
Posko tersebut berfungsi sebagai tempat pengaduan, pengecekan, dan tanggap kesegeraan, ketika terjadi permasalahan.
“Posko ini sebagai media informasi berikut penetrasi, dan quick response atau kecepatan apabila terjadi apa-apa. Posko diadakan oleh Dinas Kesehatan, sudah seizin dari Kepala BGN. Ini menjadi model untuk wilayah kita, 1×24 jam posko harus ada orangnya (petugas),” tegasnya.
Kepala SPPG Jebres Kota Surakarta, Jhoni Prabowo, mengatakan, SPPG Jebres sudah beroperasi sejak 13 Januari 2025 dan mengantongi SLHS sejak Maret 2025.
Sampai saat ini, tercatat melayani 3.308 sasaran.
Terdiri dari 3.207 peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, serta 101 sasaran 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami sudah melaksanakan proses SLHS dan sudah terbit dari Maret 2025. (Prosesnya) Saat itu tidak susah, kami dibantu oleh Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kota Surakarta untuk penerbitan SLHS,” ujar Jhoni.
Lebih lanjut, SPPG Jebres terus menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Surakarta dan Puskesmas Jebres untuk pengecekan lingkungan dan laboratorium secara berkala.
Baik hasil produksi seperti makanan maupun air dan peralatan.
Pengecekan juga dilakukan saat paket makanan bergizi gratis akan didistribusikan kepada penerima.
“Kami selalu pengecekan organoleptik. Jadi dari tampilan, warna, dan bau, bahkan ahli gizi kami selalu merasakan masakan yang kami masak. Ketika masak itu ada beberapa termin, setiap termin selalu kami uji coba dan sampel makanan selalu kami siapkan. Bilamana ada hal yang tidak diinginkan, kami ada sampel yang bisa diuji,” jelasnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar