Dispertan Pati Didemo Ratusan Petani
Foto: Ratusan petani menggelar aksi di depan Dispertan Pati. (Mendes/Harold) PATI – Mondes.co.id | Dinas Pertanian (Dispertan) Pati didemo oleh sebanyak ratusan petani, Selasa (12/11/2024).
Tidak sendiri, massa aksi dikawal organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila.
Massa menuntut, agar pembelian solar subsidi untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) lewat aplikasi berbasis barcode dihapus dan dikembalikan manual seperti semula.
Koordinator aksi, Budi Antoro mengatakan, aturan baru yang hanya berlaku di Kabupaten Pati ini, sangat merepotkan petani untuk kebutuhan pertanian.
“Kami keberatan dengan aplikasi. Aplikasi atau barcode ini menyusahkan petani,” ujarnya di hadapan awak media.
Petani menginginkan agar dipermudah mengakses bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya kembali ke regulasi lama.
Alasannya, belum banyak petani yang melek teknologi. Selain itu, tidak banyak juga petani yang memiliki smartphone.
“Kami ingin kembali ke regulasi semula, yakni surat keterangan di desa saja. Seperti yang sudah ada, sehingga petani tidak terlalu repot. Karena banyak petani yang belum menguasai teknologi,” bebernya.
Budi Antoro menilai, akses BBM subsidi untuk Alsintan selama ini sudah ada pembatasan. Ia khawatir, pembatasan dari aplikasi baru bakal semakin besar.
Sehingga, dikhawatirkan bakal banyak petani yang kesulitan mengakses solar subsidi untuk kebutuhan pertanian.
“Selama ini, di desa saja sudah ada pembatasan, apalagi kalau menggunakan aplikasi. Petani ini yang paham aplikasi ini berapa persen? Terus yang tidak paham bagaimana nasibnya?,” terangnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
3 Komentar
Tinggalkan Balasan
BERITA TERBARU LAINNYA
8 bulan lalu
Oooo la la di kudus beda cerita, beli solar di spbu payaman walaupun sudah di kasih balcot masih harus lapor ke kantor spbu kalau orang kantor gak ada yaa wasalam, nunggu besok
8 bulan lalu
Kasihan petani..solar subsidi malah di angsu oknum aparat.saat ini spbu mulyoharjo dlm pembinaan..oknumnya ganti ngangsu di spbu gemeces..piye jal
8 bulan lalu
Perlu diluruskan, bahwasannya surat rekomendasi memang sekarang melalui aplikasi. Namun petani tidak perlu mengisi aplikasi tersebut. Petani hanya perlu membawa surat rekomendasi dan surat keterangan dari desa yang semuanya bisa diisi dengan tulisan tangan ke dinas masing2 dan dinas yang akan mengisi aplikasi tsb. Kemudian foto orang dan alat mesinnya (hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunakan). Petani tidak dipusingan dengan hal yang baru ini hanya sedikit direpotkan dengan adanya peraturan baru ini karena kepengurusan nya harus sampai dinas terkait.Kemudian terkait pembatasan BBM subsidi ini menurut kami memang diharuskan agar tidak terjadi penyelewengan (dijual kembali atau tidak untuk peruntukannya) karena ini adalah BBM subsidi. Dan kuota per hari untuk alat & mesin yang ditentukan pemerintah itu sudah berlebih2 kalau memang sesuai peruntukannya… Jadi tidak ada kata kurang BBM seharusnya apabila sesuai peruntukannya.
KAMI JUGA TERSINGGUNG MENGENAI KATA2 “BARCODE DINAS INI KEBIJAKAN ATAU BISNIS??? EMANG BISNIS APA YANG KAMI DAPATKAN DARI KEBIJAKAN BARCODE INI???
APAKAH ADA PETANI YANG DIPUNGUT BIAYA UNTUK KEPENGURUSAN SURAT REKOMENDASI INI DARI DINAS??? JANGAN ASAL BICARA!!!