Nota Keuangan Ranperda APBD 2025 Telah Diserahkan kepada DPRD Trenggalek

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati serahkan Nota Keuangan Rancangan Perda (Ranperda) APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD.

Penyerahan rancangan peraturan daerah ini diserahkan Erma, sapaan Pjs Bupati Trenggalek, melalui sidang paripurna DPRD untuk selanjutnya dibahas dalam rapat dan sidang paripurna lanjutan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Puluhan Pejabat Administrator Kabupaten Trenggalek Resmi Dilantik

699 Heru Wijaya

Pada nota keuangan ini, diproyeksikan APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2025 sebesar Rp1,946 triliun. Angka ini lebih rendah 4,17 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarannya  Rp2,031 triliun.

Menyerahkan Nota Keuangan APBD tahun 2025 ini, Penjabat Sementara Bupati Trenggalek berharap agar pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Trenggalek ini bisa dilakukan selaras antara eksekutif dan legislatif, hingga disahkan menjadi peraturan daerah nantinya.

Erma juga menyampaikan apresiasinya kepada para pihak yang telah melakukan upaya keras dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga pemerintah daerah mampu menyampaikan Nota Keuangan Ranperda APBD ini kepada DPRD Trenggalek.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Punya Daerah Rawan Bencana, Gus Ipin Dorong Mitigasi Secara Gotong Royong

255 Heru Wijaya

“Alhamdulillah, kami telah menyampaikan nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD beberapa hari lalu,” ungkap Pjs Bupati Trenggalek, Jumat (18/10/2024).

Dijelaskan oleh Pjs Bupati Trenggalek, arah pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2025 sebagian penjabaran RPJMD 2021-2026 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Begitu juga penguatan daya saing daerah dan pelayanan publik.

Arah kebijakan ini dituangkan dalam tema ‘Kedaulatan Pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim Ditopang Dengan Birokrasi yang Melayani’.

“Tema ini didukung dan dilaksanakan melalui 3 prioritas pembangunan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi melalui kedaulatan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat; infrastruktur berwawasan lingkungan dalam rangka adaptasi perubahan iklim; dan peningkatan tata kelola birokrasi yang melayani,” tandas Pjs Bupati. (Adv)

Editor: Mila Candra