Tuntaskan Polemik SMAN 1 Kampak, Wagub Jatim Ambil Langkah Tegas

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur turun langsung menyelesaikan polemik yang ada di SMAN 1 Kampak, Trenggalek.

Pemerintah menilai, upaya-upaya strategis harus segera dilakukan, guna meminimalisir dampak yang lebih luas.

Baca Juga

2 bulan  lalu

601 Formasi Perangkat Desa di Pati Kosong, Belum Ada Rencana Pengisian Tahun Ini

551 Singgih Tri

Mengingat, tuntutan dari ratusan siswa dalam unjuk rasa tentang transparansi pengelolaan dana sekolah, berpotensi memantik polemik lanjutan.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak yang datang langsung ke Trenggalek, menyampaikan jika gubernur telah mengetahui permasalahan dimaksud dan segera mengambil langkah tegas.

Menurutnya, ketika ada dugaan penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun iuran komite sekolah, harus diselesaikan secara cepat dan tuntas.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Puluhan Siswa MTs/SMP Ikuti Tes CBT SNPDB

1215 mondes

“Pemerintah menyalurkan seluruh dana KIP kepada siswa tanpa potongan sedikit pun, sehingga pihak manapun tidak boleh melakukan potongan,” tegasnya, Kamis (28/8/2025).

Termasuk, lanjut Emil, sekolah, guru atau lainnya tidak boleh memotong sedikit pun dana KIP.

Semua harus diterima peserta didik sepenuhnya. Aturan sudah jelas, sehingga dengan alasan apapun tetap dilarang.

Kemudian, untuk informasi penerimaan, semestinya bisa secara terbuka diumumkan agar wali murid bisa mengakses.

“Aturannya sudah jelas, siswa sendiri yang wajib menerima. Kalau pihak sekolah atau guru yang mengoordinir, justru berbahaya. Terus untuk data penerima KIP diumumkan saja, agar orang tua siswa bisa mengaksesnya,” imbuh Emil.

Bukan hanya itu saja, suami Arumi Bachsin tersebut juga mengingatkan bahwa praktik iuran atau sumbangan memberatkan.

Sehingga, sekolah dan komite jangan pernah memaksa kepada orang tua siswa membayar sumbangan, apalagi dengan nominatif tertentu.

Hal ini karena bisa menimbulkan konflik sosial.

“Sekolah dan komite tidak boleh membuat siswa ataupun orang tua merasa terpaksa. Apalagi sampai ada yang dikucilkan hanya karena tidak bisa ikut iuran. Pada prinsipnya, sumbangan itu sukarela,” ujarnya.

Memang, lanjut Emil, ada regulasi yang mengatur sumbangan di sekolah, namun untuk pengelolanya tetap secara hati-hati.

Sebab, ketika ada salah kelola, hal tersebut rentan memunculkan masalah atau bahkan konflik di tengah masyarakat.

“Pengelolaan dana hasil sumbangan harus hati-hati, transparan, sekaligus bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Wagub Jatim.

Dirinya juga menekankan, tidak diperbolehkan ada sekolah yang menahan kartu ataupun buku tabungan peserta didik.

Meski praktik semacam itu mungkin terjadi di beberapa sekolah, tapi jelas dilarang.

Sedangkan untuk kasus di SMAN 1 Kampak, Pemprov segera melakukan kordinasi dengan Dinas Pendidikan, sekaligus memanggil kepala sekolah.

“Kami segera berkoordinasi dengan kepala cabang Dinas Pendidikan, sekaligus memanggil Kepala Sekolah SMAN 1 Kampak untuk meminta keterangan terkait masalah ini,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra