Tingkatkan Kualitas Layanan, Polres Trenggalek Libatkan Masyarakat Gelar FKP
Foto: Tokoh-tokoh dari berbagai elemen masyarakat diundang dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Trenggalek (Mondes/Her) TRENGGALEK – Mondes.co.id | Demi meningkatkan kualitas layanan di bawah otoritasnya, Polres Trenggalek menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP).
Hal tersebut dilakukan agar masyarakat benar-benar puas atas fungsi-fungsi yang ada.
Acara yang berlangsung di aula Rupatama Mapolres Trenggalek pada Jumat (12/9/2025) ini turut menghadirkan seluruh satuan pelayanan, sekaligus perwakilan unsur mayarakat.
Yakni, dari berbagai kalangan, seperti akademisi, wartawan, lembaga swadaya, hingga tokoh masyarakat, pemuda, maupun komunitas lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menyampaikan bahwa agenda yang dilaksanakan merupakan acara rutin terstruktur tahunan.
Dengan tujuan utama menggali pendapat serta opini masyarakat, terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik.
“Merupakan sarana dialog antara pelayanan publik dengan masyarakat. Forum ini juga untuk membangun sinergitas antara Kepolisian dengan masyarakat, serta memastikan apakah SOP pelayanan publik yang ada masih relevan ataukah memerlukan pembaruan,” sebutnya.
Menurut AKBP Ridwan, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, pelayanan publik Polres Trenggalek telah sukses meraih predikat A atau kategori pelayanan prima dari Mabes Polri maupun Kemenpan-RB.
Semua tidak lepas atas kerja keras semua pihak, termasuk di antaranya peran dan dukungan warga Kabupaten Trenggalek.
“Prestasi tersebut tentunya wajib dipertahankan dan terus ditingkatkan, di mana salah satu faktor pendukungnya adalah taat SOP,” ujar Kapolres.
Dalam FKP, lanjutnya, beberapa SOP pelayanan publik yang didiskusikan meliputi antara lain, pelayanan sidik jari Satreskrim, pelayanan SIM Satpas Satlantas, kemudian Satintelkam terkait SKCK dan SPKT tentang penerimaan pengaduan dan laporan.
Di samping itu, juga membahas ataupun menerima masukan soal penyederhanaan prosedur, kecepatan dan ketepatan, profesionalisme SDM bagian front liner, penerimaan tamu, fasilitas, dan aksebilitas.
“Dibahas dan diharapkan adanya masukan guna penyederhanaan alur maupun peningkatan profesionalisme SDM-nya,” imbuhnya.
Tak lupa, tandas AKBP Ridwan, setiap pelayanan publik harus dievaluasi secara periodik untuk mengangkat nilai kepuasan penerima layanan, termasuk di antaranya inovasi layanan.
Tentunya, dengan tetap mengacu pada aturan dasar yang sudah ada.
“Hasil dari diskusi dan masukan dari berbagai kalangan ini, nantinya akan digunakan sebagai dasar menerbitkan SOP baru yang benar-benar relevan dengan kebutuhan maupun harapan masyarakat,” harap mantan Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jatim tersebut.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar