Terkendala Fasilitas, Rembang Belum Masuk Daftar Rintisan Sekolah Rakyat
Foto; Ilustrasi sekolah rakyat (Pexels) REMBANG – Mondes.co.id | Kabupaten Rembang belum termasuk dalam daftar 100 daerah rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala teknis, terutama terkait kesiapan fasilitas dan bangunan yang belum memenuhi persyaratan kementerian.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo menjelaskan bahwa daerah-daerah yang lolos pada tahap pertama, umumnya telah memiliki fasilitas milik kementerian.
Seperti halnya balai rehabilitasi sosial atau panti, maupun aset milik pemerintah daerah yang memenuhi syarat dari segi luas dan kelayakan bangunan.
“100 Sekolah Rakyat tahap pertama itu yang menggunakan fasilitas milik kementerian, seperti balai rehabilitasi atau panti-panti itu. Ditambah dengan Pemda yang bisa menyediakan bangunan yang tidak terpakai dengan luasan memenuhi persyaratan. Sehingga dari kementerian tinggal merehab saja,” ungkap Prapto.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengusulkan pemanfaatan bangunan milik Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
Namun, hasil survei dari Sentra Margo Laras Pati Kementerian Sosial, menunjukkan bahwa bangunan tersebut belum memenuhi syarat.
“Karena banyak bangunan yang rusak, kemudian luasnya juga tidak memenuhi syarat. Bangunan lainnya tidak ada yang bisa digunakan untuk asrama, maka BLK Rembang tidak memenuhi syarat rintisan sekolah rakyat,” jelas Prapto.
Tidak hanya Rembang, sejumlah daerah lain di Indonesia juga menghadapi kendala serupa.
Beberapa usulan tidak lolos, karena masalah tipografi lahan yang tidak sesuai atau kondisi tanah yang memerlukan penanganan khusus.
“Memang kemarin banyak daerah yang tidak disetujui oleh kementerian. Ada yang karena tipografinya miring, terutama yang dari luar Jawa. Kemudian lahan gambut yang membutuhkan pemadatan yang cukup lama,” imbuhnya.
Meskipun belum berhasil pada tahap awal, Pemerintah Kabupaten Rembang tetap berkomitmen penuh untuk mendukung program nasional ini.
Dinsos PPKB Kabupaten Rembang akan terus berupaya agar dapat mengikuti tahap selanjutnya.
Sedangkan saat ini masih menunggu informasi pembukaan pendaftaran tahap kedua dari Kementerian Sosial.
“Kita masih menunggu, karena Kementerian masih menyelesaikan tahap pertama dulu. Kemudian nanti baru menyelesaikan tahap kedua. Setiap tahun rencananya dibangun 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang belum nantinya pasti akan diselesaikan,” pungkas Prapto.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar